Dewan Kebudayaan Jabar Minta Proyek Infrastruktur di Jabar Mengakomodasi Aspek Sosial dan Kebudayaan

Proyek proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Barat diminta mengakomodasi rekomendasi seluruh aspek sosial dan kebudayaan. Demikian disampaikan Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat Ganjar Kurnia usai menggelar rapat dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung S

Dewan Kebudayaan Jabar Minta Proyek Infrastruktur di Jabar Mengakomodasi Aspek Sosial dan Kebudayaan

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Barat diminta mengakomodasi rekomendasi seluruh aspek sosial dan kebudayaan. Demikian disampaikan Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat Ganjar Kurnia usai menggelar rapat dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate Bandung, Senin (23/5/2016). Secara reguler, pihaknya pun telah menyampaikan sejumlah pemikiran tentang Jabar yang berkaitan dengan kebudayaan secara umum. "Saat ini ada proyek-proyek infrastruktur pemerintah tengah dibangun yang ujung-ujungnya terkait kebudayaan secara makro," kata Ganjar. Hasil pembahasan yang dilakukan Dewan Kesenian Jabar dengan Pemprov Jabar, ditemukan titik masuk, yakni persoalan tata ruang. Menurut dia, tata ruang wilayah-wilayah di Jabar tempat proyek besar berlangsung harus memasukan aspek kebudayaan di dalamnya. "Selama ini, kami di Dewan Kebudayaan sudah menyampaikan gagasan-gagasan itu," tuturnya. Menurut dia, pemerintah wajib memikirkan bagaimana dampak pada masyarakat dengan proyek yang akan dibangun itu. Dia mencontohkan kebutuhan tenaga kerha dan kesiapan sebuah daerah untuk memasok tenaga kerja. Termasuk kesiapan pendidikan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam pembahasan tata ruang pun pemerintah harus memasukan dampak dan pengaruh pada aspek kebudayaan secara detail. Dewan melihat kencangnya pembangunan infrastruktur di Jabar dalam 3 tahun terakhir ini menimbulkan perubahan yang cepat di masyarakat "Bukan gegar budaya, tapi ada lompatan yang cepat, semacam quantum budaya,” jelas dia. Salah satu tantangan kebudayaan yang sudah di depan mata adalah persoalan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau LRT Bandung Raya misalnya,  seharusnya sudah memuat daftar kebutuhan tenaga kerja dari mulai level direktur hingga tenaga pengamanan. Dewan Kebudayaan ini sudah menyiapkan rekomendasi khusus pada pemerintah provinsi terkait hal tersebut. " Jadi memang harus disiapkan. Jangan sampai diisi orang asing atau tenaga kerja dari luar Jabar lebih dahulu. Akan ada dampak sosial budaya yang dahsyat jika ini tidak disiapkan. Artinya harus kita antisipasi," jelas dia. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA