Ade Irawan Bikin Kejutan, Sebut Waki Wali Kota dan Ketua DPRD Terlibat Kasus SPPD

Pada sidang lanjutan kasus korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kota Cimahi, Ade Irawan membuat kejutan dengan menyebut Waki Wali Kota Cimahi aktif, Sudiarto, dan Ketua DPRD Achmad Gunawan ikut bermain serta menikmati anggaran SPPD ta

Ade Irawan Bikin Kejutan, Sebut Waki Wali Kota dan Ketua DPRD Terlibat Kasus SPPD

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Pada sidang lanjutan kasus korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kota Cimahi, Ade Irawan membuat kejutan dengan menyebut Waki Wali Kota Cimahi aktif, Sudiarto, dan Ketua DPRD Achmad Gunawan ikut bermain serta menikmati anggaran SPPD tahun 2010 - 2011 senilai Rp1,8 milyar. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Feri Wibisono menegaskan, adanya pernyataan terdakwa Ade Irawan akan segera ditindak lanjuti. Kejati tidak akan tebang pilih. Ade Irawan menyebutkan dalam Eksepsinya di Sidang Tipikor kemarin bahwa Ketua DPRD Kota Cimahi aktif Achmad Gunawan menikmati anggaran SPPD sebesar Rp1,3 milyar dan Wakil Wali Kota Sudiarto mengantongi dana sebanyak Rp136 juta. "Yang pasti kita tidak tebang pilih, siapa yang berbuat pidana akan ditangani secara objektif apa adanya," tegas Feri di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan LLRE Martadinata Bandung, Selasa (4/8/2015). Ferri menegaskan, pernyataan pada proses persidangan itu bukan semata menjadi kunci pengembangan perkara SPPD Cimahi, karena itu, setiap pengungkapan yang dilayangkan terdakwa harus berhubungan dengan dakwaan. "Perbuatan pidana yang didakwakan sekarang adalah merekayasa perjalanan fiktif. Sehingga dana yang dicairkan itu dengan data perjalanan fiktif," sahut dia. Dia menegaskan, jika terbukti bersama sama Melakukan perbuatan melawan hukum, dari kalangan manapun sekalipun itu Wakil Wali Kota, proses hukum tetap dijalankan sampai tuntas. Meski demikian, pengembangan kasus dengan pemeriksaan terhadap penerima dana SPPD Cimahi pada saat itu, dijalankan dengan teknik tertentu untuk membuktikan tingkat kesadaran bahwa yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum. "Sementara untuk yang menerima, akan dinilai sejauh mana pengetahuan orang itu bahwa uang yang diterima adalah dana fiktif," tukasnya. (Adi/den)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA