Maduro usul pemilihan Majelis Nasional dipercepat

Ketegangan di Venezuela telah tinggi sejak 23 Januari ketika Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara

Maduro usul pemilihan Majelis Nasional dipercepat

BUENOS AIRES

Presiden Venezuela Nicolas Maduro Sabtu mengusulkan pemilihan awal untuk Majelis Nasional, yang sebelumnya dijadwalkan pada 2020.

Maduro mengumumkan hal itu di tengah rapat umum Partai Sosialis Bersatu Venezuela yang diadakan di ibukota Caracas. Acara itu juga menandai peringatan 20 tahun Revolusi Bolivarian yang diwujudkan di bawah kepemimpinan mendiang Hugo Chavez.

"Pemilihan parlemen akan diadakan untuk [menentukan] Majelis Nasional tahun ini," katanya, menambahkan bahwa itu akan menjadi pemilihan yang bebas dan terjamin.

Selain itu, Maduro mengatakan bahwa Majelis Konstituante saat ini sedang mengerjakan rancangan undang-undang untuk memerangi korupsi.

Situasi di Venezuela

Venezuela telah diguncang oleh protes sejak 10 Januari ketika Presiden Nicolas Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat pada 23 Januari ketika Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

Guaido menyerukan protes baru pada hari Sabtu untuk menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan setelah seminggu protes massa sporadis. Putaran demonstrasi terakhir berlangsung pada hari Rabu.

AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido, presiden Majelis Nasional, sebagai pemimpin sah Venezuela, tetapi sejauh ini Maduro menolak seruan untuk mundur.

Dia menuduh AS mengatur kudeta terhadap pemerintahnya, tetapi mengatakan dia terbuka untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan pemilihan nasional yang baru.

Rusia dan China sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido, dan mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela. Turki dan Iran juga menaruh perhatian pada Maduro.

AS telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara dan usaha patungan Nikaragua.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA