Hamas apresiasi negara yang tolak resolusi AS

Penolakan resolusi AS itu bermakna kemenangan besar bagi mereka yang mencintai rakyat dan hak-hak Palestina

Hamas apresiasi negara yang tolak resolusi AS

GAZA

Hamas menyambut baik penolakan Majelis Umum PBB terhadap draf resolusi Amerika Serikat (AS) yang berisi kecaman terhadap organisasinya namun sama sekali tidak membahas tentang solusi permasalahan dua-negara, Palestina-Israel.

Dalam sebuah pernyataan tertulis, Hamas mengucapkan terima kasih kepada semua negara yang menolak rancangan dan berupaya menggagalkan resolusi AS, serta selalu mendukung perjuangan dan perlawanan rakyat Palestina.

Pernyataan itu menyebut gagalnya resolusi AS itu bermakna kemenangan besar bagi mereka yang mencintai rakyat dan hak-hak Palestina.

"Penolakan rancangan resolusi dari pemerintah AS itu merupakan kegagalan besar untuk hegemoni AS dan juga kekalahan besar bagi kebijakan pemerintah AS di wilayah Timur Tengah," ungkap pernyataan tersebut.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa anggota Majelis Umum PBB menggagalkan rancangan resolusi AS yang akan mengecam Hamas.

Dalam pernyataan tertulisnya, Haniyeh menyatakan gembira dengan penolakan rancangan resolusi untuk mengutuk Hamas di Majelis Umum PBB.

Haniyeh mengapresiasi negara-negara yang menentang kebohongan, mengambil sikap tegas terhadap kebijakan agresif Israel serta menentang sikap AS yang memihak Israel.

"Hati nurani dunia telah mengabaikan resolusi AS untuk Hamas di PBB. Kami mengikuti apa yang telah terjadi di Majelis Umum PBB,” ujar Haniyeh.

Pada Kamis, Majelis Umum PBB menolak resolusi yang disponsori AS yang berusaha mengecam Hamas.

Resolusi itu gagal meraup dua pertiga mayoritas suara, di mana 87 negara mendukung, 57 menentang, dan 33 negara abstain.

Hubungan AS-Palestina memanas sejak tahun lalu, ketika Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang memicu kecaman dunia.

Sejak itu, otoritas Palestina telah menolak mediasi AS dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Yerusalem masih menjadi poros konflik Timur Tengah, karena Palestina mengharapkan Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA