Gerilyawan Thailand selatan tolak perundingan damai terbaru

Pemerintah Thailand dan Malaysia telah mencoba menghubungi elemen gerilyawan dari BRN, tetapi mereka bersikeras tak akan mengambil bagian dalam negosiasi damai

Gerilyawan Thailand selatan tolak perundingan damai terbaru

JAKARTA

Gerilyawan Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok perlawanan terbesar, menolak untuk berpartisipasi dalam putaran pembicaraan damai terakhir di Thailand selatan, lansir Bangkokpost pada Rabu.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwon mengatakan BRN telah menolak tiga undangan untuk negosiasi antara pemerintah dan Majelis Syura (Mara) Patani, sebuah payung organisasi kelompok separatis.

Pemerintah Thailand dan Malaysia telah mencoba menghubungi elemen gerilyawan dari BRN, tetapi mereka bersikeras tak akan mengambil bagian dalam negosiasi damai, kata Prawit.

Jenderal Udomchai Thammasaroraj, ketua baru tim negosiasi Thailand, mengatakan dia tidak yakin apakah putaran baru pembicaraan perdamaian yang dikoordinasi oleh mantan kepala polisi Malaysia Abdul Rahim Noor dapat dilakukan tahun ini.

Menurut dia, fasilitator dari Malaysia adalah orang yang baru dan perlu banyak waktu untuk menyiapkan tim perundingan damai.

“Sekarang kita meminta Malaysia untuk mencoba melibatkan gerilyawan BRN dalam perundingan yang baru, tapi BRN belum menerima undangan dialog,” kata dia.

“Kita ingin mereka terlibat karena BRN sangat aktif terkait dengan kekerasan di selatan,” tambah dia. 

Dia mengatakan pemerintah Thailand berharap Malaysia dapat sukses melibatkan BRN dalam pembicaraan damai yang baru.

Bulan lalu, juru bicara BRN Abdul Karim mengatakan kelompoknya tidak menolak penyelesaian konflik di Patani melalui jalur politik.

Namun Abdul Karim menegaskan perundingan damai harus melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam konteks di Patani, lanjut Abdul Karim, pihak utama yang berkonflik adalah pemerintah Thailand dan BRN.

“Maka proses perundingan penyelesaian konflik harus melibatkan kedua pihak ini,” ujar Abdul Karim dalam pernyataannya.

Abdul Karim juga meminta proses perundingan damai hendaklah mengikut norma internasional dengan melibatkan komunitas internasional seperti “international contact group” dan para pemerhati.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad Oktober lalu melakukan kunjungan bersejarah ke Thailand untuk membicarakan kelanjutan perundingan damai di selatan Thailand.

Dalam kunjungan pertamanya ke Thailand setelah menjabat, Mahathir berjanji membantu mengakhiri siklus kekerasan di wilayah tersebut.

Menurut Mahathir, konflik selatan Thailand merupakan kesempatan kedua negara untuk menunjukkan persahabatan satu sama lain.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA