AS: Turki di antara 8 negara diberi keringanan soal sanksi Iran

China, Yunani, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga diberi pengecualian

AS: Turki di antara 8 negara diberi keringanan soal sanksi Iran

WASHINGTON

Turki menjadi satu dari delapan negara yang diberi keringanan oleh Amerika Serikat terkait penjatuhan kembali sanksi-sanksi AS terhadap Iran di sektor perminyakan.

China, Yunani, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga diberikan keringanan yang sama, yang mengizinkan mereka terus mengimpor minyak mentah dari Iran. Pengecualian ini dibuat untuk memastikan pasar minyak tetap memiliki persediaan cukup, kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Sebagai informasi, Iran adalah negara pengekspor minyak ketiga di dunia.

Diplomat ini berkata setiap negara yang diberi keringanan "telah menunjukkan pengurangan signifikan pembelian minyak mentah Iran dalam enam bulan terakhir," menambahkan bahwa dua dari delapan negara telah mengurangi impor minyak Iran ke titik nol.

"Kami meneruskan negosiasi agar semua negara mengurangi hingga nol," ujar dia.

Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin bersama-sama mengumumkan penalti ekonomi baru terhadap Iran, yang oleh pemerintahan Donald Trump disebut sebagai "aksi menargetkan Iran dalam sehari yang terbesar" dalam sejarah.

Selain sektor perminyakan Iran, tindakan AS ini juga menargetkan sektor pelayaran, perkapalan, dan perbankan.

Lebih dari 700 individu, entitas, pesawat, dan kapal dimasukkan dalam daftar hitam, termasuk 50 bank Iran dan anak perusahaannya di dalam dan luar negeri. Lebih dari 300 entitas adalah nama-nama baru, sementara sisanya merupakan entitas yang sebelumnya mengalami pengangkatan sanksi sebagai bagian dari perjanjian nuklir 2015.

"Kami membuat rezim Iran memahami bahwa mereka akan mengalami isolasi finansial sangat besar sampai mereka mau mengubah perilaku mereka yang rusuh," ujar Mnuchin kepada wartawan. "Kami mengawasi rezim Iran dengan fokus laser. Jika mereka mencoba mengelak dari sanksi, kami akan mengambil tindakan untuk mengganggu aktivitas mereka, lagi dan lagi."

Tindakan AS pada Senin ini menambah lebih dari 900 entitas baru yang disanksi oleh pemerintahan Trump dalam nyaris dua tahun.

Pompeo lebih lanjut berkata AS telah memutuskan memberikan "keringanan sempit dan sementara untuk memperbolehkan berlanjutnya tiga proyek nonproliferasi yang saat ini berjalan."

"Mengizinkan aktivitas-aktivitas ini berlanjut sementara akan membantu penyelidikan terhadap program nuklir Iran dan membuat seluruh fasilitas tak rentan dipakai untuk membuat dan memakai nuklir secara ilegal," ujar dia. "Yakinlah, Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir di bawah pengawasan Presiden Trump."

Kementerian Luar Negeri mengidentifikasi tiga proyek nuklir sipil ini sebagai reaktor air di Arak, situs pengayakan uranium Fordow, dan tenaga pembangkit nuklir Bushehr yang merupakan pembangkit nuklir tertua di Iran.

"Memperbolehkan aktivitas spesifik ini berarti melanjutkan tindakan terukur yang sesuai dengan pengawasan program nuklir sipil Iran," lanjut kementerian dalam sebuah pernyataan.

Presiden Iran Hassan Rouhani menanggapi dengan keras pengumuman AS, bersumpah Teheran akan "mematahkan embargo AS karena mereka kejam dan menabrak regulasi, pakta, dan resolusi PBB."

Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari pakta nuklir tersebut pada Mei, mengabaikan keberatan dari sekutu-sekutu dekatnya di Eropa.

Seluruh pihak yang menandatangani perjanjian -- China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Iran, Rusia, dan Inggris -- sepakat untuk tetap berada dalam perjanjian meski AS memutuskan keluar.

Pakta ini mengucurkan miliaran dolar pelepasan sanksi internasional bagi Iran; sebagai gantinya Iran harus memperbolehkan program nuklir mereka ditunda dan diperiksa.

Jerman pada Senin berjanji akan meneruskan hubungan bisnis yang legal dengan Iran di bawah undang-undang Uni Eropa, meski AS telah menjatuhkan sanksi.

"Berkoordinasi dengan partner-partner Eropa, kami memonitor perkembangan dan memeriksa opsi untuk melindungi dasar ekonomi perjanjian ini dan melindungi perusahaan-perusahaan kami," ujar Juru Bicara Pemerintah Jerman Seffen Seibert.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA