Ahmadi Z.B : Wali Kota Sukabumi Jangan Galau !!!

Kasubid Jaringan Transportasi Pada Ditjen Perhubungan Darat Ahmadi Z.B mengatakan, kedatangannya ke Kota Sukabumi melakukan kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan terminal type A di Kota Sukabumi. caption id attachment 116375 align aligncenter

Ahmadi Z.B : Wali Kota Sukabumi Jangan Galau !!!

SUKABUMI, FOKUSJabar.com: Kasubid Jaringan Transportasi Pada Ditjen Perhubungan Darat Ahmadi Z.B mengatakan, kedatangannya ke Kota Sukabumi melakukan kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan terminal type A di Kota Sukabumi. [caption id="attachment_116375" align="aligncenter" width="638"] Walikota Sukabumi HM Muraz dan Kasubid Jaringan Transportasi Ditjen Perhubungan Darat Ahmadi Z.B tengah di wawancara di balai kota Sukabumi (Foto: Mochamad Satiri/)[/caption] Dari anggaran Rp15 Miliar dari APBN tersebut akan dibangun diantaranya gedung utama pelayanan, Hall pelayanan AKAD dan AKAP, “ ditargetkan akhir 2016 terminal kota Sukabumi ini bisa dioperasikan,” paparnya di Balai Kota Sukabumi, Selasa (24/3/2015). Mengenai UU 23 tahun 2014 untuk pengalihan pengelolaan menurutnya tidak akan merugikan siapapun, karena pusat tetap akan memberi keleluasaan baik Provinsi maupun Kota bebas untuk berkembang. “ Jadi Wali Kota tidak usah galau, karena tanggal 7 sampai 9 April mendatang akan diadakan rapat kembali bersama kemenkeu, kemedagri dan kemenpan dengan daerah membahas persoalan tersebut,” ungkap dia. Dipastikan Ahmadi,  untuk daerah baik Kota dan Kabupaten tidak akan dirugikan baik Asset maupun PAD-nya sendir. Karena menurutnya dalam UU 23 tersebut dinyatakan kewenangan mana yang ditentukan untuk Pusat, Provinsi maupun Daerah. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perhubungan Darat, ada 143 terminal yang didanai oleh pusat diseluruh Indonesia, untuk terminal jenis type A1 beroperasi perharinya sekitar 300 unit Bus  ada 49 buah, sedangkan sisanya terminal Type A2 dan A3 perharinya beroperasi  300 bus. “ Terminal Kota Sukabumi sendiri belum ditentukan karena masih dalam pembahasan seluruh kementerian terkait, keputusannya bulan April mendatang,” bebernya. (Mochamad Satiri/DEN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA