Warga Desa Sukaresik Geruduk Kantor Perwakilan BPN Pangandaran

Untuk mendapat kepastian hukum pada masyarakat, khususnya Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Sukaresik (FPDS) Kabupaten Pangandaran mendatangi Kantor Perwakilan Badan

Warga Desa Sukaresik Geruduk Kantor Perwakilan BPN Pangandaran

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Untuk mendapat kepastian hukum pada masyarakat, khususnya Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Sukaresik (FPDS) Kabupaten Pangandaran mendatangi Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/5/2016). Ketua FPDS, Jemono menjelaskan, kedatangan mereka untuk meminta langkah kongkrit dari pihak BPN. Pasalnya setelah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pangandaran yang juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BPN Kabupaten Pangandaran terkait terbitnya lima sertifikat hak milik di tanah harim laut pada tanggal 11 Maret 2016 lalu, hingga kini tidak ada tindakan kongrit apa pun dari pemerintah. "Saya lihat tidak itikad baik dari pemerintah. Belum ada kangkah apa pun yang dilakukan," kata Jemono. Jemono juga menyampaikan tuntutan agar pihak BPN segera melakukan pengukuran ulang pada bidang tanah yang bermasalah tersebut. Pada kesempatan tersebut warga juga meminta membatalkan SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat nomor 2051/HM/kwbpn/1994 tanggal 7 oktober 1994, yang salah satu isinya tentang penerbitan lima sertifikat tanah yang bermasalah. "Hal tersebut berdasarkan SK Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 11 tahun 1997 tentang penertiban tanah-tanah objek redistribusi landreform tanggal 3 september 1997," jelas Jemono. Dari pertemuan tersebut juga terungkap, ternyata Kepala Kantor Perwakilan BPN Pangandaran belum menyampaikan informasi apa pun ke jajarannya terkait permasalahan tersebut. Salah seorang pegawai BPN, Agus Suharto mengakui, dirinya baru tahu permasalahan tersebut. "Terus tarang saya baru tahu permasalahan ini. Pak Kepala belum pernah melakukan pembahasan terkait tanah harim yang dipersoalkan," katanya. Kontan saja ungkapan itu ditanggapi warga dengan penuh kekecewaan. Sebab, dengan pernyataan tersebut meyakinkan bahwa persoalan penerbitan lima sertifikat tanah harim laut yang selama ini diprotes warga, ternyata tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. "Inilah salah satu bukti bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan masyarakat," pungkasnya. (Iwan Mulyadi/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA