Satpol PP Kota Banjar dan Provinsi Jabar Bongkar Reklame Bermasalah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar bekerjasama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat membongkar reklame yang bermasalah di sepanjang Jalan Provinsi yang ada di Kota Banjar, Kamis (19 6 2014). caption id attachment 85643 align alignc

Satpol PP Kota Banjar dan Provinsi Jabar Bongkar Reklame Bermasalah

Oleh: Nurdiansyah BANJAR,FOKUSJabar.com: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar bekerjasama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat membongkar reklame yang bermasalah di sepanjang Jalan Provinsi yang ada di Kota Banjar, Kamis (19/6/2014). [caption id="attachment_85643" align="aligncenter" width="450"] Bongkar Reklame(Foto: Nurdiansyah)[/caption] Kasatpol PP Kota Banjar Yayan Herdiaman, melalui Yani Pirman PPNS Dinas Bina Marga Provinsi Jabar mengatakan, reklame yang dibongkar  adalah reklame yang bermasalah, diantaranya tidak berizin. Adapula reklame  berizin tetapi pemasangannya menyalahi aturan, salah satunya yang memasang rekrame di sepanjang trotoar dan memakan badan jalan dengan ketinggian kurang dari 10 meter. "Sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang menangani permasalahan reklame itu sendiri. Sebelum kami melakukan pembongkaran ini, kami juga telah menghimbau kepada perusahaan yang memasang reklame yang berada di sepanjang jalan yang dibawah kendali dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk bisa membongkar sendiri,” ungkap Yani. Ia secara tegas menertibkan dan mencabut baliho, karena pihak perusahaan tidak mengindahkan teguran. "Kami saat ini akan baru membongkar 3 reklame papan perusahaan di tiga titik jalur jalan Provinsi Jabar yang ada di Kota Banjar," ujar Yani. Dari pantauan wartawan di lapangan, petugas menertibkan reklame di Jalan Cimaragas dan Jln Letjend Suwarto Kota Banjar, reklame milik perusahaan Finance Bima dan reklame netral computer Asus di Jln. Letjen Suwarto dibongkar. Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Suhandi mengatakan, untuk mengatasi persoalan reklame yang banyak menyalahi aturan, khususnya di Jalan-jalan Provinsi, perlu diadakan komunikasi dan duduk bersama dengan dinas-dinas terkait, dan perlu koordinasi yang intensif agar informasi dari instansi yang mengeluarkan izin, berjalan dengan baik dan singkron. Karena masalah soal reklame ini masalah estetika dan keamanan pejalan kaki. "Ketentuan mengenai tata letak dari pemasangan reklame sendiri sudah ada dan harus dijalankan oleh semua pihak. Jangan sampai hanya karena pemasangan reklame ini dapat merugikan pihak lain terutama pengguna jalan, dan kita akan mendorong terus penertiban tidak hanya di jalan provinsi akan tetapi di jalan kabupaten/kota juga kita akan tertibkan, dari pantauan kami selama ini banyak sekali pemasangan reklame yang menyalahi aturan, selain itu perijannya pun tidak jelas,” jelas Suhandi.(ADR)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA