Pengangkatan PNS Guru Kewenangan Pemerintah Pusat

GARUT, FOKUSJABAR.com Menanggapi unjukrasa Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Sukarelawan Kabupaten Garut, Senin (3 8 2015) pagi hingga siang tadi, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, bahwa pengangkatan PNS guru merupakan kewenangan pemerintah pu

Pengangkatan PNS Guru Kewenangan Pemerintah Pusat

GARUT, FOKUSJABAR.com : Menanggapi unjukrasa Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Sukarelawan Kabupaten Garut, Senin (3/8/2015) pagi hingga siang tadi, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, bahwa pengangkatan PNS guru merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurut Rudy, yang menjadi kewenangan pihak Pemerintah Daerah Garut, hanya menungusulkan penambahan PNS Guru, berdasarkan rasionaliasai jumlah murid, kelas dan jumlah sekolah, kemudian dihitung berapa kebutuhan guru. " Ya, kami tak bisa apa-apa pengangkatan PNS untuk tenaga guru itu kewenangan pemerintah pusat, kami hanya mengusulkan saja, " ujarnya, Senin (3/8/2015) kepada wartawan. Sementara menanggapi keberatan pada guru sukwan dengan honor Rp2 ribu perhari, maka pihak Pemerintah Kabupaten Garut mengajukan pilihan, apakah akan berhenti atau tetap dengan aturan yang disepakati dulu. " Dulu apakah ada kesepakatan kalau tidak mau aturannya seperti ini siapa yang melarang untuk mengundurkan diri, tidak ada perjanjian dengan kepala sekolah " ungkap Rudy. Lanjut Rudy, pihaknya sebenarnya cukup memahami dengan kondisi para guru sukwan, setiap permintaan audiensi selalu ditanggapi serius, hanya saja persoalannya jumlah guru sukwan yang ada saat ini tidak sesuai dengan data base sebelumnya. " Ini persoalannya, saya kan dulu staf ahli bupati era Agus Supriadi, jumlahnya tak sebanyak ini, setengah nya juga enggak, " pungkasnya. Sebelumnya Ketua DPP FAGAR Sukwan Kabupaten Garut Cecep Kurniadi meminya agar Pemkab Garut meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui APBD sebesar Rp30 ribu dan memberi tambahan kuota tunjangan fungsional serta khusus. Jumlah guru honorer di Kabupaten Garut saat ini mencapai 12.850 orang. Per bulan, honor mereka hanya Rp250 –Rp500 ribu atau tergatung jumlah murid dan kebaikan kepala sekolah.(**) (Tasdik/den)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA