“Luka Sejarah” Kepemimpinan Daerah di Garut (Bagian I)

Oleh Yoyo Dasriyo (Wartaan senior Garut, Anggota PWI Garut) Kemelut kembali membalut Garut. Kasus nikah siri Aceng HM Fikry dengan FO, sertamerta membangunkan lagi kemarahan warga setempat, atas perilaku figur kepala daerahnya. Gelombang aksi protes pun

“Luka Sejarah” Kepemimpinan Daerah di Garut (Bagian I)

Oleh: Yoyo Dasriyo (Wartaan senior Garut, Anggota PWI Garut) Kemelut kembali membalut Garut. Kasus nikah siri Aceng HM Fikry dengan FO, sertamerta membangunkan lagi kemarahan warga setempat, atas perilaku figur kepala daerahnya. Gelombang aksi protes pun tersulut. Secepat itu pula, kasus sang bupati, memuncak pada proses pemecatan dari jabatannya. Tragis, andai peristiwa memalukan itu harus berujung memilukan! Nikah siri Bupati Garut, tak seindah lakon film “Perkawinan Dalam Semusim” karya (alm) Teguh Karya. Tetapi apapun vonis yang dijatuhkan, H Aceng HM Fikry S.Ag memanjangkan daftar pelaku dalam “luka sejarah” kepemimpinan daerah Kab Garut. Tragedi itu agaknya pembenaran ungkapan orang bijak. Bahwa, sejarah itu hanya satukali terjadi. Kalaupun berulang, hanya dalam suasana yang lain. Bisa dimaknai, tak ada pembenaran untuk “mengulang sejarah”. Terbukti, tragedi keruntuhan Agus Supriadi dari jabatan Bupati Garut (2007) pun, berkadar ulang-sejarah dalam kelainan suasana! Dikuatkan lagi dengan mundurnya sederet pejabat teras di lingkungan pemkab setempat. Belum lagi dukungan dari DPRD Garut, yang menyuarakan aspirasi rakyatnya Betapapun, “ulang” luka sejarah kepemimpinan daerah itu mengusik peristiwa masa silam. Jauh sebelum Agus Supriadi, maupun pengunduran diri R Diky Chandranegara dari jabatan Wakil Bupati Garut, “Dayeuh Pangirutan” ini pernah diwarnai luka lain semasa masih dipimpin para menak baheula! Tragedi itu bermula menimpa Raden Tumenggung Agoes Padmanagara, yang memangku jabatan Bupati Garut hanya setahun (1948-1949). Tak banyak yang terungkap dari penyebab penurunan Bupati Garut itu. Namun (alm) RS Affandie Djayadiningrat, mantan Kepala DPUK Garut, pernah bertutur bahwa penurunan bupati itu akibat kesangsian atas gelar ningrat, di balik nama Rd Tumenggung Agoes Padmanagara.   [caption id="attachment_7400" align="aligncenter" width="460"] Potret kenangan H Aceng HM Fikry S.Ag dan R Diky Chandranegara, ketika menggelar syukuran atas kemenangan mereka di pentas Pilkada Kab Garut.(Foto: Yoyo Dasriyo)[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="460"] Rd Aria Wiratanudatar (duduk), pemimpin Garut periode awal. Periode kepemimpinan penuh contoh. (Foto: Fuzie Ibnu Maxum @zienimax)[/caption] Itu yang sempat didengar Yus Suhata Sasmita, mantan wartawan “Antara” - senior saya di Garut.  Bisa dipahami, karena gelar keningratan di zaman feodal, memiliki kedudukan terpandang. Selepas RT Agoes Padmanagara, tampuk pimpinan daerah Garut ditangani Rd. Tumenggung Kartahudaya, selama setahun. Sejak Bupati Garut (alm) R Moch Sabri Kartasomantri (1950-1955), estafet kepemimpinan daerah bergulir menuturi putaran sejarah. Luka jabatan Bupati Garut di zaman menak Sunda itu pun, seolah terkubur perguliran zaman. Nama RT Agoes Padmanagara tidak pernah lagi mengemuka. Tetapi, masa jabatan bupati yang hanya setahun itu, “melukai” kelangsungan sejarah kepala daerah di Kab Garut. Benar, “luka sejarah” Garut berulang dalam peristiwa lain, setelah (alm) R Gahara Widjaya Soeria (1959-1966), sukses menjayakan Garut bergelar “Kota Intan”. Sebuah pengakuan nasional dari Presiden RI (alm) Ir H Soekarno, yang mengukuhkan Garut sebagai “Kota Terbersih Dan Terindah” pertama di Indonesia (1962). Seusai pergelaran Gending Karesmen “Inten Dewata’, dalam peringatan ke-160 Hari Jadi Garut (15-29 September 1973), tergelar kejutan peristiwa penurunan jabatan Bupati Garut. Memang sampai tahun 1981, momentum Hari Jadi Garut berpijak pada penanggalan 15 September 1813. (Bersambung) Simak lanjutan tulisannya disini.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA