Kasi Sarana Disdik Garut Bantah Melakukan Pemotongan Dana RKB

Kepala Seksi (kasi) Sarana Dinas Pendidikan Garut Toto mengaku, pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan dana sebesar 20 persen 13 SD penerima bantuan Ruang Kelas Baru (RKB). Kami tidak pernah meminta atau memotong dana bantuan RKB alokasi dana A

Kasi Sarana Disdik Garut Bantah Melakukan Pemotongan Dana RKB

GARUT, FOKUSJabar.com: Kepala Seksi (kasi) Sarana Dinas Pendidikan Garut Toto mengaku, pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan dana sebesar 20 persen 13 SD penerima bantuan Ruang Kelas Baru (RKB).  “ Kami tidak pernah meminta atau memotong dana bantuan RKB alokasi dana APBN Tahun Anggaran (TA)  2015. Itu semua tidak benar,” kata Toto saat ditemui FOKUSJabar di ruang kerjanya, Jum’at (31/7/2015). Menurut dia, pihak penerima bantuan memang dikenakan biaya pengawasan dan perencanaan. Namun, jumlahnya tak mencapai hingga 20 persen dari nominal yang diterima tiap SD.  “ Yang benar, si-penerima bantuan hanya mengeluarkan dana 4 persen dari jumlah anggaran yang diterima (Rp258 juta per sekolah),” ujar Toto. Pihaknya hanya memberikan arahan terkait  urusan teknis. Artinya, tidak ikut mengurusi hingga ke proses pencaiaran. Dimana, hanya mendata sekolah, memberangkatkan si-penerima saat penandatanganan nota kesepakatan dan melakukan bimbingan teknis.  Terkait hal tersebut, dia berjanji akan menelusuri kasus dugaan pemotongan dana RKB dengan memanggil para kepala Sekolah. Ditemui terpisah Kepala SDN Kertajaya 3 Kecamatan Cibatu, Maryati yang merupakan salah satu penerima bantuan RKB mengaku terkejut atas adanya isu pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pejabat Dinas Pendidikan Garut dan pihak konsultan pelaksana. “ Selama ini, saya belum ada yang meminta hingga 20 persen. Adapun wajib membayar ke pihak Konsultan pengawas dan perencanaan sebesar empat persen sesuai dengan juklak dan juknis yang dikeluarkan pemerintah,” jelas Maryati. Sejauh ini berdasarkan hasil pantauan FOKUSJabar, terkait isu dugaan pemotongan tersebut, penerima bantuan siap membuat surat pernyataan tidak ada pemotongan anggaran. (Bambang Fouristian/den)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA