IMB PT Elva Primandiri Harus Segera Dicabut

Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch (Sekjen G2W), Dedi Rosadi menyatakan, 20 Mei 2015 lalu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta telah menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan PT TUN Bandung Nomor 50 G 2014 PTUN.BDG tertanggal 21

IMB PT Elva Primandiri Harus Segera Dicabut

GARUT, FOKUSJabar.com: Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch (Sekjen G2W), Dedi Rosadi menyatakan, 20 Mei 2015 lalu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta telah menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan PT-TUN Bandung Nomor 50/G/2014/PTUN.BDG tertanggal 21 Oktober 2014. Majelis Hakim Tinggi Nurhaeni Manurung, Didik Andy Prastowo dan H. Iswan Herwin berpendapat, pertimbangan hukum PTUN Bandung yang membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Elva Primandiri sudah tepat dan sesuai dengan hukum. [caption id="attachment_139701" align="aligncenter" width="735"] Garut Governance Watch (Foto : Bambang F)[/caption] Karenanya kata Dedi, putusan PT-TUN Jakarta tersebut termasuk perkara yang tidak dapat diajukan kasasi sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomoro 08 tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali. Artinya, secara hukum “ telah berkekuatan hukum mengikat.” Terkait hal itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut wajib mencabut keputusan tergugat berupa surat izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014, tentang IMB yang mengizinkan kepada PT Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan pasar tradisional Limbangan tertanggal 26 Febuari 2014. "Pencabutan keputusan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kerja,” kata Dedi Rosadi, Kamis (2/7/2015). Ia menyebut PT Elva Primandiri wajib menghentikan revitalisasi pasar Limbangan, karena IMB sudah dibatalkan oleh PT-TUN Jakarta. Tindakan pembangunan tanpa disertai dengan IMB dapat dikualifikasikan illegal. G2W mengingatkan pihak-pihak terkait atas perkara ini segera melakukan tindakan. Diantaranya, Kepala BPMPT Garut untuk mencabut IMB atas nama PT Elva Primandiri dan PT Elva Primandiri menghentikan revitalisasi Pasar Limbangan. “ Apabila dalam waktu yang ditentukan Kepala BPMPT tidak mencabut IMB atas nama PT. Elva Primandiri, maka kami akan mengajukan eksekusi kepada PTUN agar yang bersangkutan dikenakan uang paksa/sanksi administratif, diumumkan pada media massa atau dilaporkan kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4), (5) dan (6) UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” pungkas Sekjen G2W. (Bambang Fouristian/DEN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA