Dinkes Pangandaran, Himbau Depot Air Minum Isi Ulang Miliki Sertifikat Laik Hygiene

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangandaran mengakui sebagian besar depot air minum isi ulang (Damiu) di Kabupaten Pangandaran belum mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene yang dikeluarkan Dinkes. Mereka yang tidak memiliki sertifikat tersebut dapat di

Dinkes Pangandaran, Himbau Depot Air Minum Isi Ulang Miliki Sertifikat Laik Hygiene

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangandaran mengakui sebagian besar depot air minum isi ulang (Damiu) di Kabupaten Pangandaran belum mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene yang dikeluarkan Dinkes. "Mereka yang tidak memiliki sertifikat tersebut dapat dipastikan tidak memiliki Surat Izin Usaha dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal," kata Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Masyarakat, Dinkes Kabupaten Pangandaran, Gunarto. Gunarto juga menyampaikan, dari 93 perusahan depot air minum isi ulang di Kabupaten Pangandaran baru lima perusahaan yang memiliki Sertifikat Higien dari Dinkes. "Kita sebenarnya sudah sering melakukan penyuluhan kepada pengusaha Damiu. Namun, mereka seperti keberatan untuk mengurus izin. Alasannya pun macam-macam, dari permasalahan biaya uji laboratorium hingga merasa produsen peralatan depot telah lolos uji kalayakan produksi," jelas Gunarto di ruang kerjanya, Kamis (26/5/2016) siang. Menurutnya, biaya untuk melakukan pengujian sampel air dan mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene dari produsen Damiu sebesar Rp1.250.000 dan pengujiannya dilakukan di laboratorium Bandung. Dirinya juga menyampaikan, pihak Dinkes tidak berwenang melakukan penindakan terhadap perusahaan Damiu yang tak berizin. Sebab hal itu kewenangan Satpol PP Kabupaten Pangandaran. "Ini tanggungjawab bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik Dinkes, BPTPM dan Satpol PP. Kita juga tidak ingin serta merta melakukan penutupan pada perusahaan Damiu tak berizin. Kita akan melakukan pendekatan terus agar mereka dapat menempuh prosedur yang ada. Agar tidak ada yang dirugikan, terutama masyarakat luas," tegasnya. Gunarto menegaskan, jika memang pendekatan dan himbauan kita tidak digubris terus. Maka dengan terpaksa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penindakan. (Iwan/Yun) 

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA