Duh! Korupsi IAIN Cirebon Bentuk Kriminalisasi

Saksi ahli dari Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia Profesor Arie Sukanti Hutagalung menilai, pengadaan tanah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sesuai aturan. Terlebih hal itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Pepres No 36 tahun 2005 dan

Duh! Korupsi IAIN Cirebon Bentuk Kriminalisasi

CIREBON, FOKUSJabar.com: Saksi ahli dari Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia Profesor Arie Sukanti Hutagalung menilai, pengadaan tanah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sesuai aturan. Terlebih hal itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Pepres No 36 tahun 2005 dan perubahannya Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Arie menjadi ahli dalam kasus yang sama, namun untuk terdakwa Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Ali Hadiyanto. Sidangnya sendiri dilakukan setelah sidang Maksum. Arie yang juga Ketua Tim Perumus untuk Indonesian Land Management and Policy Development Program (LMPDP)-kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (IBRD) ini menyampaikan, dalam Perpres 65 Tahun 2006 dijelaskan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti pendidikan prosesnya bisa langsung dilakukan pihak bersangkutan kepada pemilik lahan dengan cara musyawarah. Sehingga pengadaan tanah IAIN Syekh Nurjati di Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan tidak bertentangan dengan hukum. "Dasar pengenaan aturan ini jelas, karena pengajuan pengadaan lahan tersebut sudah dilakukan IAIN sejak tahun 2008," tegasnya. Hal senada diungkapkan Direktur Pengadaan Tanah Direktorat Pengadaan Tanah BPN Pusat M. Noor Marzuki. Menurut dia, yang dilakukan IAIN Syekh Nurjati memang sudah sesuai aturan. Sebab, dalam Perpres 65 tahun 2006, memperbolehkan adanya pembelian langsung pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara musyawarah. Menurut Noor, dalam pelaksanaannya pengadaan tanah tersebut harus memperhatikan beberapa hal, mulai dari NJOP, harga pasar dan harga nyata. "Karena penjelasan pasalnya dengan cara musyawarah, maka pengadaan tersebut memperhatikan hal-hal tersebut yakni NJOP, harga pasar, dan harga nyata. Kenapa harus jadi perhatian, karena harga nyata banyak dipengaruhi beberapa hal," ujarnya. Terkait proses penyertifikatan, kata dia, meski namanya belum alih status menjadi milik IAIN Syekh Nurjati, tetap menjadi aset milik negara. Tinggal proses berikutnya mengajukan kepada BPN untuk didaftarkan permohonannya. Sebab, perlu diketahui, aset negara yang belum didaftarkan juga masuk kategori aset negara. "Saudara cek sekarang, seluruh jalan tol itu sudah pada punya sertifikat belum. Tapi, tetap milik negara. Di Indonesia, asetnya yang disertifikatkan baru 20 persen. Masih ada 80 persen lagi (belum). Itu terjadi karena anggaran terbatas,” ungkap dia. Sementara itu, penasehat hukum Ali Hadiyanto, Wa Ode Nurzaenab mengungkapkan, pihaknya menghadirkan Arie dan Noor sebagai saksi ahli agar kasus hukum menjadi terang benderang. Sebab, sejak awal kasus tersebut bergulir JPU seakan memaksakan dakwaan yang tidak berdasar. Sebab, JPU menerapkan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. "Padahal, untuk pengadaan tanah IAIN Syekh Nurjati, jelas jelas mengacu pada Perpres 65/2006. Bukan Perpres No 71/2012," tegas Wa Ode. Senada dikatakan penasehat hukum Maksum Muchtar, Gunadi Rasta. Dia menegaskan, kasus dugaan korupsi IAIN Syekh Nurjati adalah bentuk kriminalisasi. Pasalnya, kasus tersebut benar-benar dipaksakan. "Ini jelas-jelas kriminalisasi karena ada orang lain yang ingin jadi rektor. Jadi mengorbankan rektor yang ada. Unsur kerugian negaranya di mana, wong tanahnya juga masih ada,’’ tegas Gunadi usai sidang. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA