Sidang Yance, Majelis Hakim Cecar Saksi

Sidang lanjutan kasus PLTU Sumuradem Kabupaten Indramayu kembali digelar. Kali Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Direktur PT Wihata Almond, Agung Rijoto, dan notaris Suharto Soewondo. Dalam sidang tersebut, Direktur PT Wihata Almond dan Agung

Sidang Yance, Majelis Hakim Cecar Saksi

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Sidang lanjutan kasus PLTU Sumuradem Kabupaten Indramayu kembali digelar. Kali Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Direktur PT Wihata Almond, Agung Rijoto, dan notaris Suharto Soewondo. Dalam sidang tersebut, Direktur PT Wihata Almond dan Agung Rijoto menegaskan tidak mengenal Mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin (Yance). Bahkan, saat Yance menanyakan kepada Agung Rijoto apakah pernah bertemu dan mengenal saya, Agung menjawab tidak mengenalnya. [caption id="attachment_117359" align="aligncenter" width="634" class=" "] Suasana Sidang Lanjutan Kasus PLTU Sumuradem Indramayu (foto: Bahtiar)[/caption] "Sejak tinggal di Indramayu tahun 1990 silam hingga sekarang belum pernah ketemu. Saya hanya tahu pak Yance dari televisi," kata Agung di hadapan majelis hakim yang diketua Marudut Bakara, Senin (30/3/2015). Dalam kesaksiannya, Agung menyebutkan bahwa dirinya membeli tanah dengan status hak guna usaha (HGU) dari Almond Rp1,2 milyar dengan luas 32 hektar. "Saat itu saya bilang kalau tanah itu untuk peternakan ayam," katanya. Agung pun mengaku bahwa awalnya dirinya meminta Almond agar melepas tanah itu Rp1 milyar, namun Almond tidak mau dan mematoknya Rp1,2 milyar. JPU pun mempertanyakan kepada Agung mengenai kondisi tanah tersebut. "Apakah saudara saksi tahu itu tanah HGU dipakai apa?" tanya jaksa. Agung pun menyebutkan, saat itu pernah melihat ada bekas tambak udang, dan sebagian ada bekas tanaman padi. Setelah dirinya memiliki tanah tersebut dengan surat penyerahan kuasa hak milik, seperti niat semula akan dijadikan peternakan ayam. Namun, di tengah jalan rupanya lahan tersebut dibutuhkan oleh PLN untuk dijadikan PLTU. Saat itu dirinya dipanggil oleh orang PLN dan meminta agar tanahnya dijual dan akan diberikan ganti rugi. Waktu itu, dirinya meminta Rp7 ribu per meter, dan PLN menyanggupinya dengan catatan harus ada persetujuan dulu ke panitia pembebasan tanah (P2T). "Namun saat diverifikasi, ternyata lahan yang kena ganti rugi hanya seluas 9,7 hektare dengan alasan sisanya abrasi," tuturnya. Tidak hanya itu, dari hasil kesepakatan tanahnya hanya dihargai Rp57 ribu, itupun setelah ada kesepakatan dengan P2T dan disetujui oleh pihak PLN. "Saya tidak mau asalnya. Tapi jika tidak, kata P2T uangnya akan dititipkan di pengadilan. Saya tidak mau, ya sudah saya terima saja, uang ganti rugi total Rp 5,3 milyar," jelasnya. Sebelum menerima uang ganti rugi, dirinya pun menandatangani surat perjanjian oleh P2T dengan klausul jika ada masalah di kemudian hari dirinya harus mengembalikan uang tersebut kepada negara. Majelis pun kemudian bertanya kepada Agung, saat membeli atau menerima pelepasan hak apakah meminta izin kepada pemerintah daerah atau BPN? Dengan lantang Agung mengaku tidak pernah meminta izin kepada Pemkab atau BPN mengenai peralihan hak atas tanah HGU tersebut. Dengan alasan saat itu dirinya sudah mempercayakan semua kepada notarisnya. Setelah tidak ada pertanyaan dari jaksa, kuasa hukum, majelis pun memberikan kesempatan kepada terdakwa Yance untuk bertanya kepada saksi. Sidang ditunda dan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda meminta keterangan saksi. (Bahtiar/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA