BANDUNG, FOKUSJabar.com: DPD Organda Jabar meminta pemerintah menyetujui kenaikkan tarif antara 5-10 persen pasca naiknya harga BBM bersubsidi. Ketua DPD Organda Jabar Dedeh Widarsih mengatakan bahwa saat ini di lapangan telah terjadi kenaikan tarif angkutan. Namun, akibat tidak adanya keputusan pemerintah terkait kenaikan tarif angkutan, alhasil, perselisihan terjadi antara pengguna jasa angkutan dengan organda. "Sudah terjadi kenaikan. Tapi harus adu mulut dulu, ada komplain. Jadi, untuk melindungi si pengguna mau pun penyedia transport, pemerintah harus mengeluarkan keputusan," kata Dedeh di Bandung, Senin (30/3/2015). Dedeh pun menyayangkan langkah pemerintah pusat yang menaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu mudah mengambil kebijakan terkait harga BBM. "Ini membingungkan kami di lapangan. Setiap bulan naik," katanya. Sebagai pengusaha, pihaknya berharap adanya stabilitas harga BBM. Selain tidak merugikan masyarakat pengguna angkutan, hal ini pun akan menciptakan kondusifitas dalam berusaha. Terlebih, kenaikan harga BBM ini dilakukan tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. "Sangat menyayangkan, kenapa tidak ada pemberitahuan dulu. Kami pengusaha, ingin tenang. Jangan setiap bulan, setiap waktu naik. Harus ada ancang-ancang," pungkasnya. (LIN)