Besok Pemkot Bandung Launching PIPPK

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yosi Irianto mengungkapkan, Pemerintah Kota Bandung akan melaunching Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) Selasa (31 3 2015) besok. Besok hanya menyampaikan bahwa 2015 ada program yang berka

Besok Pemkot Bandung Launching PIPPK

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yosi Irianto mengungkapkan, Pemerintah Kota Bandung akan melaunching Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) Selasa (31/3/2015) besok. "Besok hanya menyampaikan bahwa 2015 ada program yang berkaitan dengan program inovasi. Program ini sudah jalan, APBD sudah ditetapkan. Namun implementasinya ada beberapa perbaikan yang menjadi kesepakatan melalui Perwal," jelas Yosi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (30/3/2015). Lebih lanjut dia mengatakan, tidak semua kegiatan akan dikoreksi, artinya hanya program-program yang sifatnya kemasyarakatan yang akan mendapat koreksi. Terlebih kegiatannya banyak, jadi tidak seluruhnya tidak direspon. [caption id="attachment_117315" align="aligncenter" width="638"] Sekretaris Daerah Kota Bandung Yosi Irianto (foto: web)[/caption] "Hanya yang berurusan dengan kelompok masyarakat (Pokmas) yang mendapat koreksi penyempurnaan terlebih itu menjadi sebuah komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Tapi, perlu ekstra hati-hati dari sisi implementasu dan penyampaian kepada Pokmas," katanya. Kendati begitu, pihaknya mengaku sudah menyepakati bahwa PPK menjadi program inovasi yang pengguna anggarannya adalah camat. Terlebih camat sebagai pengguna anggaran dan pimpinan SKPD paham program mana saja yang harus didahulukan. "Jadi, kalaupun dikerjasamakan, pasti ada kriteria penilaian kompetensi dari apa yang menjadi mitra ke depan. Saya pikir kalau ada kekhawatiran itu biasa, karena ini program baru," tuturnya. Adapun pagu yang dikeluarkan Pemkot Bandung ke setiap RW mencapai Rp100 juta, namun tidak semua RW mendapatkan dana Rp100 juta secara merata. Dana Rp100 juta itu pagu, itu akan kembali kepada RW yang sudah siap dan bisa menyerap. "Bahkan bisa lebih, karena ini sebagai pagu awal komitmen. Kita pun sepakat bahwa besaran dana tidak mutlak harus Rp100 juta per RW. Kriteria sementara tiap RW itu Rp100 juta, tetapi yang bisa diinisiasi dengan camat. Katakanlah ada selokan kecil dan sebagainya, tetapi kalau pun ada di luar itu bisa masuk di luar program musrembang kelurahan bisa juga diakomodir reses oleh dewan," bebernya. Untuk diketahui, program PIPPK sebagai upaya mendorong percepatan desentralisasi program dari bawah selain Musrembang kelurahan dan kecamatan. (Budi S/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA