SPK Bodong Bisa Dipidanakan

0
4742
Ketua LSM Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan.

GARUT, FOKUSJabar.com : Terkait Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga bodong pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, jelas sudah bisa dipidanakan.

Demikian diungkapkan Ketua LSM Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan yang menurutnya, kejadian tersebut jelas murni tindak pidana karena merupakan bentuk penipuan.

“SPK bodong itu tindak pidana murni. Masuk pada pasal 378 tentang penipuan,” kata Yudi  kepada FOKUSJabar.com, Rabu (27/9/2017).

Ditambahkan Yudi, Kepala Disparbud Garut jangan berpangku tangan dengan adanya kasus ini, meskipun yang menandatangani adalah Kepala Bidang Kebudayaan.

“Tidak ada bawahan yang salah. Tetap saja pimpinan yang harus bertanggungjawab,” kata Yudi.

Menurut Yudi, kasus ini harus segera diselesaikan secara tuntas jangan sampai berlarut-larut, karena sudah jelas ini bentuk suatu  penipuan.

“Saya himbau kepada pihak Kepolisian guna mengusut tuntas SPK Bodong tersebut,” pungkasnya,

Diberitakan sebelumnya, Disparbud Kabupaten Garut mengeluarkan SPK bodong tentang pengadaan barang bercorak Kebudayaan sebesar Rp194 juta.

Demikian diungkapkan Direktur CV Nugraha Jaya, Tanto, yang mengetahui keabsahan SPK tersebut setelah berkoordinasi dengan Bank Jabar.

“SPK tersebut ditandatangani di atas materai oleh Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Garut,” katanya kepada FOKUSJabar.com, Selasa (26/9/2017).

Dijelaskan Tanto, dengan kejadian ini pihaknya akan mengajukan atau melapotkan kepada pihak yang berwenang karena telah mencemarkan nama baik.

“Saya akan segera laporkan kejadian ini kepada Polres Garut. Karena sudah mencemarkan nama baik saya sekaligus mencoreng dinas instansi terkait,” imbuhnya.

(Andian/Yun)

There are no comments yet