Dewan Minta RS TMC Hentikan Aturan Uang DP ke Pasien

0
46
RS TMC dipersoalkan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dan Dinas Kesehatan (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.com : Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya dengan tegas memohon dan meminta pihak RS Tasik Medical Citratama (TMC) Tasikmalaya menghentikan aturan pembayaran uang muka kepada pasien yang akan berobat, khususnya pasien yang akan dirawat inap.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safa’at mengatakan, UU Kesehatan nomor 36 tahun 2017 harus dipatuhi setiap pengelola rumah sakit tanpa terkecuali RS TMC yang ada di Tasikmalaya, demi kepentingan para pasien.

Menurutnya, keselamatan pasien lebih penting dan wajib didahulukan pelayanannya, jangan langsung meminta uang muka/DP untuk pelayanan.

“Saya juga kaget setelah membaca berita, pihak RS TMC memberlakukan aturan meminta uang DP ke pasien yang akan dirawat, silahkan pihak rumah sakit mengatur dan memberlakukan kebijakan atau aturan, tapi harus mengacu terhadap peraturan yang lebih tinggi misalnya UU, jangan berbuat seenaknya memberlakukan aturan dengan melabrak aturan lain yang lebih tinggi,” tegasnya, Rabu (13/9/2017).

Anang meminta mulai hari ini pihak TMC harus menghentikan aturan tersebut, manajemennya harus dirubah, dan pihakinya juga akan memantau dan mengawasinya. Jika masih tetap tidak ada perubahan pihaknya akan meminta agar izin operasionalnya dicabut.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr.Cecep Zaenal Kholis mengatakan, tugas dinas hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, selama ini telah mengingatkan dan menyampaikan sumpah profesi, peraturan-peraturan, rambu-rambu, perundang-undangan dan etika pelayananagar tidak melakukan pelanggaran.

Diakuinya, pihaknya tidak bisa melakukan eksekusi terhadap rumah sakit yang melanggar aturan, sebab tupoksinya hanya sebagai pembina.

“Aturan yang diterapkan Manajeman RS TMC itu jelas telah melanggar undang-undang, Dinas sudah sering mengingatkan, namun tetap saja tidak ada perubahaan. Kita akan merekomendasikan ke Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) yang mengeluarkan izin operasionalnya, poin rekomendasinya RS ini melanggar aturan” katanya.

Dinas tidak punya wewenang untuk mencabut izin operasional, tapi hanya berwenang merekomendasikan ke Badan Perizinan dan selanjutnya terserah Badan Perijinan.

(Seda/Yun)

There are no comments yet