Raih Gelar Doktor, Yossi Soroti Kinerja Aparatur DPMPTSP Kota Bandung

0
34

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Sekda Kota Bandung, Yossi Irianto meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Budaya Kerja Aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dalam Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan Hotel dan Restoran. Yossi pun meraih hasil sangat memuaskan dengabn Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,95.

Sidang promosi Yossi, digelar di Ruang Sidang Program Pascasarjana Fisip UNPAD, Jalan Bukit Dago Utara Kota Bandung, Sabtu (12/8/2017) kemarin.  Sidang dipimpin langsung Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, M.T., M. Si dengan Sekretaris sidang, Ida Widianingsih. Untuk promotor sekaligus penguji diantaranya Prof. H. Oekan S. Abdoellah, M.A., Ph.d., Prof. Dr. Drs. H Budiman Rusli , M.S, dan pengujinya diantaranya  Prof. Dr. Drs. Josy Adiwisastra dan Prof. Dr. Drs. H. Dede Mariana, M. Si. Sidang sendiri berjalan sekitar satu setengah jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.45 WIB.

Dalam penjelasannya saat mempertahankan disertasi, Yossi menjelaskan, jika budaya kerja aparatur di DPMPTSP Kota Bandung dalam pembuatan IMB belum efektif karena tidak menggunakan prinsip New Public Service. Oleh karena itu, penelitian ditujukan untuk menganalisis secara kritis mengapa budaya kerja aparatur negara di DPMPTSP tersebut belum berjalan efektif.

“Untuk itu diharapkan lahir konsep baru sebagai solusi untuk meningkatkan efektifitas budaya kerja aparatur negara pada DPMPTSP kota Bandung dengan dasar paradigma new publik service,” ujar Yossi di hadapan penguji, Sabtu (12/8/2017).

Budaya kerja aparatur negara berdasarkan prinsip New Public Service (NPS), lanjut Yossi, diantaranya teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Hal tersebut perlu perlibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya de-liberasi untuk menghindari konflik maka peran masyarakat sangat penting dalam kemajuan suatu wilayah.

Untuk itu, demi kemajuan budaya kerja dalam prinsip New Public Service diperlukan sosialisasi NPS di dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pengurusan IMB khususnya. “Sosialisasi yang dilakukan pun hendaknya diikuti penegak regulasi dan penguatan sanksi yang tegas terhadap semua aparatur yang tidak melaksanakan prinsip NPS di dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat selaku citizen,” tegasnya.

(ageng/bam’s)

There are no comments yet