Sejumlah Ormas dan Komunitas di Majalengka Tolak Perubahan UU Ormas yang baru - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Jumat, 21 Juli 2017
Search
H Ade Firdaus saat membacakan teks deklarasi penolakan terhadap Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas, di kediamannya. Minggu (16/7). Didampingi sejumlah Ormas dan Komunitas di Majalengka. (FOKUSJabar/Adim)

Sejumlah Ormas dan Komunitas di Majalengka Tolak Perubahan UU Ormas yang baru

MAJALENGKA, FOKUSJabar.com: Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan komunitas di Kabupaten Majalengka yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Majalengka (AUIM) mendeklarasikan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 lalu.

Pernyataan sikap sejumlah ormas dan komunitas itu dilakukan di Kecamatan Kadipaten, tepatnya di kediaman salah satu tokoh masyarakat Majalengka, H. Ade Firdaus. Minggu (16/7/2017).

Dalam deklarasi tersebut, Ormas di Majalengka yang hadir yakni DPW Front Pembela Islam (FPI), DPD II Hizbuttahrir Indonesia (HTI), PD Persis, PD Pemda Persis, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Korwil Tim Pembela Ulama (TPU), Majelis Mujahidin, Mawil LPI, The Monster Of Wadah Runtah serta komunitas Santri Kalong, komunitas Ruqyah Syar’iyyah dan komunitas Urang Majalengka.

H. Ade Firdaus saat membacakan teks deklarasi mengatakan, ada tiga poin penting dalam Perppu No 2 tahun 2017 yang membuka peluang kepada pemerintah untuk bertindak refresif dan otoriter terhadap ormas di Indonesia.

Pertama, dalam pasal 61 pemerintah dalam membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa proses peradilan.

“Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak ormas, tanpa membuktikan tuduhan yang disampaikan,” tegas mantan Ketua DPC PAN Majalengka ini.

Kedua, kata Ade, adanya ketentuan yang bersifat karet dan berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas lain, seperti larangan melakukan tindakan permusuhan SARA yang tercantum di pasal 59-3 dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UU 1945, pada pasal 59-4.

Ketiga, lanjutnya, adanya pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas yang tercantum di pasal 82-A, yang menunjukan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan.

“Kami mengajak DPR, umat Islam, tokoh, ormas dan masyarskat lainnya untuk menolak Perppu ini, serta mendorong untuk dilakukanya Yudicial Review terhadap Perppu tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD II HTI Majalengka, Aa Fakhrurozi menuturkan, masyarakat semakin sadar bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif yang anti pada lslam. Buktinya, setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, bahkan diantaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang.

“Perppu ini terbit diarahkan untuk membubarkan Ormas Islam,” imbuhnya.

Kabid Dakwah FPI Majalengka Muhamad Sodik menuturkan, seharusnya pemerintah taat pada UU ormas yang dulu, bukanya menerbitkan Perppu yang baru. Menurutnya, Perppu tersebut tidak memiliki urgensi dan kegentingan untuk diterbitkan.

“Buktinya, bukannya memberin solusi, tapi malah membuat kegaduhan di negeri ini.
Bila perlu kita adakan aksi turun kejalan menolak Perppu ini,” tegasnya.

(Adim/Vetra)










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

Ribuan Umat Islam Lakukan Aksi Penolakan Perppu Ormas

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.com : Ribuan umat islam yang menbatasnakan Aliansi Aktifis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) Tasikmalaya berkumpul di Bundaran Tugu...

Selengkapnya

Rani Permata Batal Nyalon Bupati di Garut Karena Satu Hal

GARUT, FOKUSJabar.com : Istri Diky Chandra, Ny. Rani Permata yang sejak awal digadang-gadang bakal mencalonkan diri di Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut. Bahkan, dirinya...

Selengkapnya

PKB Ciamis Cari Pendamping Arief Ismail di Pilkada 2018

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ciamis 2018, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ciamis akan segera membuka pendaftaran...

Selengkapnya

Wagub Jabar Ajak Stakeholder Perkuat Program Upsus Siwab

GARUT, FOKUSJabar.com : Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) menyebut, tahun 2016 ketersediaan sapi siap potong tercatat sebanyak 214 ribu ekor atau setara...

Selengkapnya
Kantor HTI Jabar di Kota Bandung (foto: LIN)

Dibubarkan, HTI Jabar Tetap Mengaji dan Dakwah

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jawa Barat mengaku akan tetap melakukan kegiatan organisasinya meski pemerintah telah resmi membubarkan...

Selengkapnya

DPD Golkar Jabar Terima Risalah Hasil Pleno DPP

BANDUNG, FOKUSJabar.com : DPD Partai Golkar Jawa Barat telah menerima risalah rapat hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar pascapenetapan Ketua Umum Partai Golkar, Setya...

Selengkapnya

PWI dan BNNK Ciamis Siap Bekerjasama Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika

CIAMIS, FOKUSjabar.com : Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ciamis dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Ciamis siap bekerjasama untuk mengantisipasi...

Selengkapnya

Tolak Ojek Online, Ratusan Sopir Angkutan Umum di Garut Demo

GARUT, FOKUSJabar.com : Tolak kehadiran Ojek Online yang rencananya akan beroperasi tahun ini, ratusan armada angkutan kota (angkot) dari berbagai jurusan di Kabupaten...

Selengkapnya

Di Garut, Pencairan Dana PKH Diwarnai Praktik Jual Paksa?

GARUT, FOKUSJabar.com : Dana Program Keluarga Harapan (PKH) cair, namun beberapa desa di Kecamatan Cibatu prosesnya diwarnai pemotongan oleh oknum pendamping. Pencairan...

Selengkapnya

Romi Minta Dzan Farid Angkat Kaki dari Kantor DPP PPP

MAJALENGKA, FOKUSJabar.com : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Romahurmuziy meminta PPP kubu Djan Farid untuk angkat kaki dari kantor DPP PPP di...

Selengkapnya