Sebanyak 11 Kabupaten/Kota di Jabar Raih Opini WTP - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Sabtu, 19 Agustus 2017
Search
Ketua BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa. (foto web)

Sebanyak 11 Kabupaten/Kota di Jabar Raih Opini WTP

BANDUNG, FOKUSJabar.com: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 kepada 12 entitas atau pemerintah daerah.

Dari 12 yang menerima, 11 di antaranya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Adapun satu lainnya masih berstatus wajar dengan pengecualian (WDP).

“Dari 11 entitas pada penyerahan kali ini memperoleh WTP, sepuluh di antaranya mempertahankan predikat WTP yang diraih tahun sebelumnya,” kata Ketua BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa usai penyerahan laporan hasil pemeriksaandi Gedung BPK Perwakilan Jabar Kota Bandung, Senin (5/6/2017).

Sedangkan satu Pemda masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun ke 11 yang meraih opini WTP, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi,  Pemkot Cirebon, Pemkot Depok, Pemkot Sukabumi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Cirebon, Pemkab Garut, Pemkab Kuningan, Pemkab Majalengka, Pemkab Purwakarta, dan Pemkab Sumedang.

“Satu Pemda berhasil naik meraih opini WTP tahun ini adalah Pemkot Cirebon,” jelas dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemeriksaan kali ini sudah menerapkan PP Nomor 71 /2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP tersebut tahun 2015 untuk pertama kalinya bagi pemerintah daerah di seluruh  Indonesia menerapkan akutansi berbasis akrual, yakni penetapan sistem akutansi pada penyajian laporan keuangannnya.

Dalam penerapan berbasis Akrual, permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat di antaranya adalah masalah penyusutan atas rehabilitasi atau renovasi aset tetap dan masalah penyajian Dana BOS dan dana lainnya di Luar APBD.

Adapun temuan yang masih perlu memperoleh perhatian, di antaranya adalah pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan/atau BUD, aset tetap tanah yang masih belum bersertiflkat, fasos fasum yang belum diserahterimakan, kesalahan alokasi penganggaran, dan pengelolaan atas PBB P2.

“Permasalahan ini masih ditemukan pada 12 entitas yang diperiksa, tetapi nilainya tidak material pada sejumlah entitas. Sehingga BPK masih bisa memberikan opini WTP,” kata dia.

Adapun tujuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, yakni memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Menurut dia opini adalag pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

(LIN)





TAG


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

Bocah Inspiratif, Nafkahi Adiknya Dari Hasil Menjual Barang Rongsok

CIREBON, FOKUSJabar.com: Namanya Miki (16), bocah yatim piatu dari Kampung Pilang Tonggo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon ini sepertinya tidak mengenal kata...

Selengkapnya

Empat Tahun DI Citameng 2 Tak Tersentuh Normalisasi, Petani Sukawening Garut Menjerit

GARUT, FOKUSJabar.com : Sudah hampir empat tahun lamanya, petani di Kecamatan Sukawening mengharapkan bantuan normalisasi/pengerukan Daerah Irigasi (DI) Citameng 2 dari...

Selengkapnya

DPD PKS Garut: Jika Hidup Harmonis Kenapa Mesti “ Bercerai “

GARUT, FOKUSJabar.com : Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang, seluruh Partai Politik (Parpol) di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat saat ini...

Selengkapnya

Miris, Dekat Kantor Pemkab Bandung Barat Masih Ada Rutilahu Tanpa MCK

BANDUNG BARAT, FOKUSJabar.com: Berdekatan dengan komplek perkantoran pemerintah tidak menjamin lingkungan sekitarnya  terperhatikan. Hal itu terlihat dari masih adanya...

Selengkapnya

PSGC vs Persip Pekalongan: Pertahankan Trend Menang

CIAMIS, FOKUSjabar.com: PSGC Ciamis bakal menjalani laga tandang melawan Persip Pekalongan pada pekan ke-12 Liga2 Indonesia dari grup 3 Sabtu, 19 Agustus 2017 pukul...

Selengkapnya
Gedung Intan Medina Garut Belum Bisa Menampung Seluruh PKL

Gedung PKL Intan Medina Garut Bakal Disewakan? Ratusan Pedagang Tak Terima

GARUT, FOKUSJabar.com : Beredar isu bahwa Gedung Pedagang Kaki Lima (PKL) Intan Medina Garut, lantai 2 bakal disewakan ke pihak perusahaan. Hal itu tentu saja membuat...

Selengkapnya

Sebelum Dikerjakan, bjb Pangandaran Cairkan Dana Pekerjaan Kontruksi

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Pimpinan Cabang Bank bjb Pangandaran, Dede E Wahyudi mengakui kesalahan atas kecolongan pencairan dana pada pelaksanaan pekerjaan yang...

Selengkapnya

Dua Balon Raksasa Milik LSM BAIS Mengudara di Perbatasan Kabupaten Garut-Cianjur

GARUT, FOKUSJabar.com : Berbagai tradisi unik dilakukan warga untuk menyambut sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI)....

Selengkapnya

Bank bjb Mengaku Kecolongan Pencairan Dana di Pangandaran

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Kisruh pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Campaka-Karangkamiri di Kecamatan Cigugur yang diduga anggaran pelaksanaanya...

Selengkapnya

Dishub Ciamis Rencanakan Angkot Online

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis berencana meluncurkan angkutan kota (angkot) berbasis aplikasi atau online. Angkot dengan trayek...

Selengkapnya