Kapolda Jabar Keluarkan Maklumat Larangan ke DKI Saat Pilkada - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Kamis, 22 Juni 2017
Search
Foto (Areif)

Kapolda Jabar Keluarkan Maklumat Larangan ke DKI Saat Pilkada




Bandung, FOKUSJabar.com : Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan mengeluarkan maklumat larangan bagi warga Jabar berangkat ke DKI saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI, Rabu (19/4/2017).
Dalam paparan maklumatnya yang didampingi Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI M Herindra, Kapolda berharap maklumat itu bisa dipatuhi masyarakat Jabar.
“Saya kira tidak pas kalau kita mencampuri urusan rumah tangga orang lain, seperti halnya Pilkada DKI. Itu kan menjadi urusan DKI, kalau ada warga luar DKI ikut campur ya pasti kan tidak enak. Sama dengan urusan rumah tangga kalau dicampuri pasti tidak enak. Maklumat ini untuk diimbau agar tidak ada warga Jabar yang datang ke DKI besok,” ujar Kapolda Jabar, Selasa (18/4/2017).
Kapolda menambahkan, guna melaksanakan maklumat ini akan dilakukan kegiatan patroli di seluruh Jabar bersama dengan Kodam Siliwangi.
” TNI/Polri akan melakukan kegiatan penyekatan di seluruh Jabar agar tidak ada masyarakat Jabar yang berangkat ke DKI demi kepentingan politik. Kalau kepentingan yang lain seperti tamasya, berlibur, ke rumah kerabat tak apa-apa, hanya saja jangan bergerembol,” terangnya.
Sementara Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M Herindra, menjelaskan bahwa Kodam Siliwangi siap membackup Polda Jabar untuk pengamanan dalam rangka Pilkada DKI Jakarta.
” Kodam Siliwangi membantu sepenuhnya pengamanan dalam melaksanakan maklumat Kapolda Jabar, kami akan melakukan kegiatan patroli bersama di seluruh Jabar dan pintu keluar Jabar bersama jajaran Polda Jabar,” terangnya.
Berikut ini isi lengkap maklumat Polda Jabar :
1. Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, sebelum pelaksanaan agar memberitahukan 3 hari sebelumnya. secara tertulis dan apabila melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan massa maupun terjadi gangguan Kamtibmas harus mendapat izin dari pihak kepolisian setempat, hal ini sesuai Juklap Kapolri nomor 2/XII/ tahun 1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
2. Warga masyarakat Jawa Barat agar tidak terprovokasi datang ke Jakarta melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum terkait Pemilukada di DKI Jakarta dalam bentuk apapun, serahkan sepenuhnya Pemilukada DKI Jakarta kepada KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta. Untuk urusan keamanan percayakan kepada petugas keamanan negara (Polri dan TNI). Serta yakinlah bahwa Polri dan TNI dapat bertindak profesional, transparan dan berkeadilan sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang nomor 34 tentang TNI.
3. Tidak mengirimkan massa dengan jumlah besar untuk mengikuti aksi unjuk rasa di DKI Jakarta, karena akan berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan keamanan serta ketertiban umum. Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan tetap datang ke Jakarta maka dapat dikenakan sanksi pasal 169 ayat 2 KUHPidana yaitu dipidana 9 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500.
4. Bahwa menghasut atau memprovokasi dengan lisan atau tulisan supaya melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan pasal 160 KUHPidana dengan sanksi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
5. Bagi warga masyarakat Jawa Barat yang menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan elektronik, atau media sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling besar Rp 1 miliar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
6. Para pihak yang mendukung dan memberikan fasilitas, sarana prasarana kepada pengunjuk rasa yang kemudian melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi sebagai turut serta atau intelectual dader sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHPidana.
7. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan (tol, arteri, dan khusus) sebagaimana dimaksud pada Undang-undang nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat 1 di pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
(Arief/Bam’s)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

H-3, Kepadatan Jalur Selatan Meningkat 40 Persen

GARUT, FOKUSJabar.com : Suasana arus mudik Jalur Selatan Jabar, di Jalan Raya Limbangan, Malangbong menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah hingga H-3 terpantau padat....

Selengkapnya

Baliho Balon Bupati Garut Bikin “ Sareukseuk “ Alun-alun Cibatu

GARUT, FOKUSJabar.com : Sejumlah ruas jalan utama, tempat-tempat strategis serta Alun-alun dipenuhi baliho Bakal Calon (Balon) Bupati Garut dan spanduk bertuliskan...

Selengkapnya

Pemprov Jabar-PT Jabar Bersih Lestari Tandatangani Kontrak Pembangunan TPPAS Luna

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Jabar Bersih Lestari menandatangani kontrak bersama untuk pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan...

Selengkapnya

Hari Ini Lonjakan Volume Kendaraan Terjadi di Jalur Nagreg

GARUT, FOKUSJabar.com : Lonjakan kendaraan pemudik yang melintas melalui jalan Nagreg lewat Garut mulai terlihat memasuki H-4 hari raya Idul Fitri 1438 H. Terpantau dari...

Selengkapnya

Terlalu!! Hingga H-4 Lebaran, Ada 7 Perusahaan di Jabar Belum Bayar THR

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Empat hari jelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menyebut masih ada sejumlah perusahaan ‎di tujuh...

Selengkapnya

Selamat Ulang Tahun ke-56 Pak Presiden Jokowi

JAKARTA, FOKUSJabar.com: Tepat pada tanggal 21 Juni 2017 yang jatuh pada hari ini, Presiden Joko Widodo berulang tahun yang ke-56. Seperti dikutip dari Detik, putra...

Selengkapnya

Operasi Ramadniya 2017 di Jabar Libatkan 36 Ribu Personel

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ramadniya 2017 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung,...

Selengkapnya

Ketua DPD Hanura Jabar Bantah Isu Pemberhentiannya

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat R Fitrun Fitriansyah menegaskan bahwa sampai hari ini Senin (19/6/2017) masih sebagai Ketua DPD Hanura Jabar...

Selengkapnya
Gas 3 Kg Langka, Dewan Curigai Ada Permainan Spekulan

Harga Gas 3 Kg Meroket, di Garut Selatan Ada Warga Gunakan Kayu Bakar?

GARUT, FOKUSJabar.com : Memasuki lima hari menjelang Idul Fitri 1438 H, harga jual eceran gas bersubsidi di wilayah Selatan Kabupaten Garut meroket. ” Harga di...

Selengkapnya
Bandara Internasional Kertajati Beroperasi, Husain Sastranegara Ditutup

Topang Listrik BIJB, PLN Siapkan 15 Mega Volt Ampere

MAJALENGKA, FOKUSJabar.com: PLN akan menyiapkan 15 Mega Volt Ampere (MVA) untuk menopang listrik di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, Kabupaten...

Selengkapnya