Kapolda Jabar Keluarkan Maklumat Larangan ke DKI Saat Pilkada - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Sabtu, 29 April 2017
Search
Foto (Areif)

Kapolda Jabar Keluarkan Maklumat Larangan ke DKI Saat Pilkada




Bandung, FOKUSJabar.com : Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan mengeluarkan maklumat larangan bagi warga Jabar berangkat ke DKI saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI, Rabu (19/4/2017).
Dalam paparan maklumatnya yang didampingi Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI M Herindra, Kapolda berharap maklumat itu bisa dipatuhi masyarakat Jabar.
“Saya kira tidak pas kalau kita mencampuri urusan rumah tangga orang lain, seperti halnya Pilkada DKI. Itu kan menjadi urusan DKI, kalau ada warga luar DKI ikut campur ya pasti kan tidak enak. Sama dengan urusan rumah tangga kalau dicampuri pasti tidak enak. Maklumat ini untuk diimbau agar tidak ada warga Jabar yang datang ke DKI besok,” ujar Kapolda Jabar, Selasa (18/4/2017).
Kapolda menambahkan, guna melaksanakan maklumat ini akan dilakukan kegiatan patroli di seluruh Jabar bersama dengan Kodam Siliwangi.
” TNI/Polri akan melakukan kegiatan penyekatan di seluruh Jabar agar tidak ada masyarakat Jabar yang berangkat ke DKI demi kepentingan politik. Kalau kepentingan yang lain seperti tamasya, berlibur, ke rumah kerabat tak apa-apa, hanya saja jangan bergerembol,” terangnya.
Sementara Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M Herindra, menjelaskan bahwa Kodam Siliwangi siap membackup Polda Jabar untuk pengamanan dalam rangka Pilkada DKI Jakarta.
” Kodam Siliwangi membantu sepenuhnya pengamanan dalam melaksanakan maklumat Kapolda Jabar, kami akan melakukan kegiatan patroli bersama di seluruh Jabar dan pintu keluar Jabar bersama jajaran Polda Jabar,” terangnya.
Berikut ini isi lengkap maklumat Polda Jabar :
1. Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, sebelum pelaksanaan agar memberitahukan 3 hari sebelumnya. secara tertulis dan apabila melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan massa maupun terjadi gangguan Kamtibmas harus mendapat izin dari pihak kepolisian setempat, hal ini sesuai Juklap Kapolri nomor 2/XII/ tahun 1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
2. Warga masyarakat Jawa Barat agar tidak terprovokasi datang ke Jakarta melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum terkait Pemilukada di DKI Jakarta dalam bentuk apapun, serahkan sepenuhnya Pemilukada DKI Jakarta kepada KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta. Untuk urusan keamanan percayakan kepada petugas keamanan negara (Polri dan TNI). Serta yakinlah bahwa Polri dan TNI dapat bertindak profesional, transparan dan berkeadilan sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang nomor 34 tentang TNI.
3. Tidak mengirimkan massa dengan jumlah besar untuk mengikuti aksi unjuk rasa di DKI Jakarta, karena akan berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan keamanan serta ketertiban umum. Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan tetap datang ke Jakarta maka dapat dikenakan sanksi pasal 169 ayat 2 KUHPidana yaitu dipidana 9 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500.
4. Bahwa menghasut atau memprovokasi dengan lisan atau tulisan supaya melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan pasal 160 KUHPidana dengan sanksi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
5. Bagi warga masyarakat Jawa Barat yang menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan elektronik, atau media sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling besar Rp 1 miliar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
6. Para pihak yang mendukung dan memberikan fasilitas, sarana prasarana kepada pengunjuk rasa yang kemudian melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi sebagai turut serta atau intelectual dader sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHPidana.
7. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan (tol, arteri, dan khusus) sebagaimana dimaksud pada Undang-undang nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat 1 di pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
(Arief/Bam’s)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

Peduli Olahraga, Aher Terima Penghargaan dari Siwo PWI Pusat

JAKARTA,FOKUSJabar.com: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sukes menggelar berbagai event olahraga baik nasional maupun internasional di Jawa Barat. Puncaknya,...

Selengkapnya

Musisi Internasional Akan Meriahkan ‘The 9th Internasional Kampoeng Jazz’ Sore Ini

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Buat kamu yang bingung mau kemana malam minggu ini, kamu bisa datang langsung ke acaranya The 9th Internasional Kampoeng Jazz yang...

Selengkapnya

Tahun Depan Dana Desa Naik dengan Empat Syarat

CIREBON, FOKUSJabar.com : Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat tahun...

Selengkapnya

Jelang Hari Buruh, Empat SSK Pasukan Brimob Disiagakan di Bogor dan Purwakarta

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Sebanyak empat Satuan setingkat Kompi (SSK) disiagakan Polda Jabar untuk menjaga keamanan menjelang Hari Buruh, 1 Mei mendatang, khususnya...

Selengkapnya

Kemenristek Dikti Gulirkan 1.000 Beasiswa Bagi Penyandang Disabilitas

GARUT,FOKUSJabar.com : Terkait presentasi jumlah disabilitas yang sudah terfasilitasi secara nasional baru sekitar 4 sampai 5 persen dari total populasi yang ada,...

Selengkapnya

Gubernur Jabar Raih Bawaslu Jabar Award 2017

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Gubernur Jawa Barat meraih penghargaan dalam Bawaslu Jabar Award 2017 merupakan refleksi atas partisipasi aktif lembaga, organisasi, dan...

Selengkapnya

Pemprov Jabar Teken NPHD Pilgub Jabar 2018, Dana Rp1,687 Trilyun Dikucurkan

BANDUNG , FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 sebesar Rp1,687 trilyun melalui penandatanganan Naskah...

Selengkapnya

Manfaat ASI bagi Ibu dan Bayi

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Tak sedikit seorang ibu ogah menyusui bayinya sendiri. Mereka lebih memilih memberikan susu botol ketimbang memberikan Air Susu Ibu (ASI)...

Selengkapnya

Memperingati Hari Jadi Kabupaten ke-376, Angkot Soreang-Banjaran Hari ini Gratis!

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ada kabar gembira nih buat masyarakat atau para pengguna angkotan kota khususnya yang tinggal di daerah Kabupaten Bandung. Pasalnya, hari ini...

Selengkapnya

Ibu-ibu PAUD Siap Sosialisasikan Anjar Asmara

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Salah satu kelompok Ibu-Ibu yang telah melakukan silaturahmi dengan Kawan Anjar Asmara (AA), yaitu pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)...

Selengkapnya