Wajib Pajak di Majalengka Lebih Rendah dari Kuningan - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Kamis, 17 Agustus 2017
Search
Ilustrasi

Wajib Pajak di Majalengka Lebih Rendah dari Kuningan

MAJALENGKA, FOKUSJabar.com : Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan, program tax amnesty di Kabupaten Majalengka dari tahap I – III membukukan nilai tebus pengungkapan harta senilai Rp4,5 milyar dengan jumlah 303 Wajib Pajak (WP) yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH).
Namun, nominal tebusan yang disetorkan ternyata mencapai Rp9,4 milyar. Itu berarti ada Rp4,9 milyar SPHnya belum diserahkan.
Persoalan itu terungkap saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pemkab Majalengka dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat II di Gedung Yudha Abdi Karya, Senin (20/3/2017) bersama para pejabat eselon II dan III yang dipimpin langsung Bupati Majalengka, H. Sutrisno.
Kepala KPP Pratama Kuningan, Eko Hadiyanto mengatakan, pihaknya membawahi pajak di Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Saat ini, keikutsertaan program Tax Amnesty di Majalengka dibawah Kuningan yang membukukan nilai tebusan sebesar Rp17,1 milyar dari 391 WP yang menyerahkan SPH.
“ Kalau total tebusannya mencapai Rp18,2 milyar di atas Majalengka,” katanya.
Dengan gambaran semacam itu, menunjukan bahwa orang Kuningan lebih kaya dibanding orang Majalengka. Atau setidaknya WP Kabupaten Kuningan dianggap lebih patuh membayar pajak dari WP Kabupaten Majalengka.
Kondisi ini sangat ironis karena selama ini regular setoran pajak dari WP Kabupaten Majalengka berkontribusi mencapai 60 persen perolehan pajak KPP Pratama Kuningan setiap tahunnya.
“ Ini artinya masih banyak masyarakat Majalengka yang belum berpartisipasi mengikuti dan melaporkan hartanya pada program Tax Amnesty yang diberlakukan saat ini,” tegasnya.
Melihat realitas itu, Bupati Majalengka H.Sutrisno mengimbau kepada para pejabat maupun WP lainnya untuk segera mengikuti dan bekerjasama dengan KP2KP serta perbankan untuk segera turun ke lapangan lebih intensif agar mengikuti program tersebut.
“ Upaya ini akan menjadi wujud perlindungan agar masyarakat terhindar dari resiko pengenaan sanksi,” katanya.
Sutrisno menambahkan, program pengampunan pajak atau tax amnesty saat ini telah memasuki tahap III dengan tarif tebusan sebesar 5 persen. Periode ini akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang.
“ Program ini akan mempercepat pertumbuhan dan rekstrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, peningkatkan investasi, meningkatkan penerimaan pajak dan lain-lain,” jelasnya.
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka, Irnayanti Heryani menambahkan, program Tax Amnesty untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.
Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini guna meningkatkan pendapatan negara yang nantinya dipergunakan untuk meningkatkan roda perekonomian, beragam pembangunan dan kepentingan rakyat.
Menurut dia, kendati UU Tax Amnesty gencar dilakukan, namun banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya peraturan perundang-undangan tersebut.
Dia berharap, warga masyarakat WP dapat membuat pernyataan bersedia melaporkan seluruh kekayaannya. Baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha atau tidak dalam SPT Tahunan PPh terakhir.
Terbaru, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sekarang ini bisa melihat rekening setiap nasabah yang menyimpan hartanya di bank.
“ Sekadar contoh, saat ini kan banyak masyarakat yang menerima gaji menggunakan jasa bank. Baik itu kartu kredit, id card, ATM, tabungan, deposito dll. Semua itu harus dilaporkan dalam SPT tahun PPh terakhir,” katanya.
Jika harta itu tidak dilaporkan, bisa diketahui dan dianggap daftar penghasilan pada tahun yang lalu atau saat ditemukan.
” Nah kalau dilaporkan itu terkena tarif tebusan dan presentasinya beragam. Kalau untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta hingga Rp10 milyar nilai tebusannya 0,5 persen. Tapi kalau UMKM dengan deklarasi nilai harta diatas Rp 10 milyar sebesar 2 persen. Ketentuan ini berlaku 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 mendatang,” paparnya.
Menurut dia, tarif tebusan sendiri beraneka ragam tergantung menanamkan harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan.
” Kalau Repartasi atau Deklarasi dalam negeri itu tebusan pajaknya berkisar 2%,3 persen dan 5 persen. Sedangkan deklarasi luar negeri mencapai 4 persen, 6 persen dan 10 persen,” tuturnya.
(Adim/Bam’s)





TAG


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

Gedung Intan Medina Garut Belum Bisa Menampung Seluruh PKL

Gedung PKL Intan Medina Garut Bakal Disewakan? Ratusan Pedagang Tak Terima

GARUT, FOKUSJabar.com : Beredar isu bahwa Gedung Pedagang Kaki Lima (PKL) Intan Medina Garut, lantai 2 bakal disewakan ke pihak perusahaan. Hal itu tentu saja membuat...

Selengkapnya

Sebelum Dikerjakan, bjb Pangandaran Cairkan Dana Pekerjaan Kontruksi

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Pimpinan Cabang Bank bjb Pangandaran, Dede E Wahyudi mengakui kesalahan atas kecolongan pencairan dana pada pelaksanaan pekerjaan yang...

Selengkapnya

Dua Balon Raksasa Milik LSM BAIS Mengudara di Perbatasan Kabupaten Garut-Cianjur

GARUT, FOKUSJabar.com : Berbagai tradisi unik dilakukan warga untuk menyambut sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI)....

Selengkapnya

Bank bjb Mengaku Kecolongan Pencairan Dana di Pangandaran

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Kisruh pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Campaka-Karangkamiri di Kecamatan Cigugur yang diduga anggaran pelaksanaanya...

Selengkapnya

Dishub Ciamis Rencanakan Angkot Online

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis berencana meluncurkan angkutan kota (angkot) berbasis aplikasi atau online. Angkot dengan trayek...

Selengkapnya

Anggota DPRD Jabar Ini Serius Kembangkan Olahraga di Kab Bogor

BOGOR,FOKUSJabar.com: Anggota DPRD Jawa Barat Didin Supriadin sangat serius mengembangkan potensi olahraga di Kabupaten Bogor. Hal itu tampak pada gelaran turnamen...

Selengkapnya

DPP Peta Garut: Pemda Mesti Segera Keluarkan Kebijakan Antisipasi Kemacetan di Bunderan Suci

GARUT, FOKUSJabar.com : Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa kemacetan lalu lintas adalah hal yang lumrah di sebuah kota besar. Penyebabnya, jumlah kendaraan tidak...

Selengkapnya

Beginilah Petugas TPHD Asal Jabar Membantu Jamaah Haji

MADINA, FOKUSJabar.com: Melalui SK Gubernur Jawa Barat, ada puluhan petugas yang dinamakan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Petugas ini dikelompokan bersama petugas...

Selengkapnya

Kasus KDRT Meningkat, P2TP2A Garut: Ini Faktor Penyebabnya

GARUT, FOKUSJabar.com : Ketua Bidang Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut, Nitta K...

Selengkapnya

Peringati HUT ke-72 RI, LSM BAIS Bentangkan Bendera sepanjang 300 Meter di Rawayan Cilaki

GARUT, FOKUSJabar.com : Banyak cara dilakukan warga dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Republik Indonesia. Diantaranya, pengibaran bendera dan menerbangkan...

Selengkapnya