Wajib Pajak di Majalengka Lebih Rendah dari Kuningan - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Rabu, 29 Maret 2017
Search
Ilustrasi

Wajib Pajak di Majalengka Lebih Rendah dari Kuningan

MAJALENGKA, FOKUSJabar.com : Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan, program tax amnesty di Kabupaten Majalengka dari tahap I – III membukukan nilai tebus pengungkapan harta senilai Rp4,5 milyar dengan jumlah 303 Wajib Pajak (WP) yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH).
Namun, nominal tebusan yang disetorkan ternyata mencapai Rp9,4 milyar. Itu berarti ada Rp4,9 milyar SPHnya belum diserahkan.
Persoalan itu terungkap saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pemkab Majalengka dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat II di Gedung Yudha Abdi Karya, Senin (20/3/2017) bersama para pejabat eselon II dan III yang dipimpin langsung Bupati Majalengka, H. Sutrisno.
Kepala KPP Pratama Kuningan, Eko Hadiyanto mengatakan, pihaknya membawahi pajak di Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Saat ini, keikutsertaan program Tax Amnesty di Majalengka dibawah Kuningan yang membukukan nilai tebusan sebesar Rp17,1 milyar dari 391 WP yang menyerahkan SPH.
“ Kalau total tebusannya mencapai Rp18,2 milyar di atas Majalengka,” katanya.
Dengan gambaran semacam itu, menunjukan bahwa orang Kuningan lebih kaya dibanding orang Majalengka. Atau setidaknya WP Kabupaten Kuningan dianggap lebih patuh membayar pajak dari WP Kabupaten Majalengka.
Kondisi ini sangat ironis karena selama ini regular setoran pajak dari WP Kabupaten Majalengka berkontribusi mencapai 60 persen perolehan pajak KPP Pratama Kuningan setiap tahunnya.
“ Ini artinya masih banyak masyarakat Majalengka yang belum berpartisipasi mengikuti dan melaporkan hartanya pada program Tax Amnesty yang diberlakukan saat ini,” tegasnya.
Melihat realitas itu, Bupati Majalengka H.Sutrisno mengimbau kepada para pejabat maupun WP lainnya untuk segera mengikuti dan bekerjasama dengan KP2KP serta perbankan untuk segera turun ke lapangan lebih intensif agar mengikuti program tersebut.
“ Upaya ini akan menjadi wujud perlindungan agar masyarakat terhindar dari resiko pengenaan sanksi,” katanya.
Sutrisno menambahkan, program pengampunan pajak atau tax amnesty saat ini telah memasuki tahap III dengan tarif tebusan sebesar 5 persen. Periode ini akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang.
“ Program ini akan mempercepat pertumbuhan dan rekstrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, peningkatkan investasi, meningkatkan penerimaan pajak dan lain-lain,” jelasnya.
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka, Irnayanti Heryani menambahkan, program Tax Amnesty untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.
Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini guna meningkatkan pendapatan negara yang nantinya dipergunakan untuk meningkatkan roda perekonomian, beragam pembangunan dan kepentingan rakyat.
Menurut dia, kendati UU Tax Amnesty gencar dilakukan, namun banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya peraturan perundang-undangan tersebut.
Dia berharap, warga masyarakat WP dapat membuat pernyataan bersedia melaporkan seluruh kekayaannya. Baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha atau tidak dalam SPT Tahunan PPh terakhir.
Terbaru, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sekarang ini bisa melihat rekening setiap nasabah yang menyimpan hartanya di bank.
“ Sekadar contoh, saat ini kan banyak masyarakat yang menerima gaji menggunakan jasa bank. Baik itu kartu kredit, id card, ATM, tabungan, deposito dll. Semua itu harus dilaporkan dalam SPT tahun PPh terakhir,” katanya.
Jika harta itu tidak dilaporkan, bisa diketahui dan dianggap daftar penghasilan pada tahun yang lalu atau saat ditemukan.
” Nah kalau dilaporkan itu terkena tarif tebusan dan presentasinya beragam. Kalau untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta hingga Rp10 milyar nilai tebusannya 0,5 persen. Tapi kalau UMKM dengan deklarasi nilai harta diatas Rp 10 milyar sebesar 2 persen. Ketentuan ini berlaku 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 mendatang,” paparnya.
Menurut dia, tarif tebusan sendiri beraneka ragam tergantung menanamkan harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan.
” Kalau Repartasi atau Deklarasi dalam negeri itu tebusan pajaknya berkisar 2%,3 persen dan 5 persen. Sedangkan deklarasi luar negeri mencapai 4 persen, 6 persen dan 10 persen,” tuturnya.
(Adim/Bam’s)








TAG


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

Empat Partai Sepakat Berkoalisi dalam Pilkada Ciamis

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Empat ketua partai di Kabupaten Ciamis, yaitu Partai Demokrat, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrasi...

Selengkapnya

Dinasehati Kang Icep, Anjar Asmara Semakin Yakin Nyalon Bupati Ciamis

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara (AA) memperlihatkan keseriusannya untuk maju menjadi Calon Bupati...

Selengkapnya

Anjar Asmara Memperkuat Silaturahmi dengan Pengusaha Muda

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Anjar Asmara (AA) terus melakukan penguatan silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat di Ciamis. Dalam seminggu ini didampingi pendukungnya,...

Selengkapnya

KPUD Kota Banjar Disulap Jadi “Puseur Atikan Demokrasi”

BANJAR, FOKUSJabar.com : Wali Kota Banjar, Hj Ade Uu Sukaesih meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPUD Kota Banjar, Senin (27/03/2017). Rumah pintar pemilu tersebut...

Selengkapnya
Maskapai Aviastar Siap Menanggung Biaya Asuransi Korban

Jelang Nyepi, Penerbangan Bandung-Bali Tak Terganggu

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi, penerbangan menuju Pulau Bali dari Bandung hari ini tetap berlangsung secara normal. Manajer Operasional...

Selengkapnya

Ini Derita Iwan Korban Angin Puting Beliung di Banjar

BANJAR, FOKUSJabar.com: Iwan (35) warga RT 26 RW 10 Dusun Pasirleutik, Desa Mekarharaja, Kecamatan Purwaharja, hanya bisa pasrah. Rumahnya hancur lebur akibat angin...

Selengkapnya

Kemungkinan Besar Rudy-Helmi Kembali Berpasangan

GARUT, FOKUSJabar.com : Genderang “ perang “ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 kini sudah menggema. Sejumlah Partai Politik (Parpol) mulai menjalin komunikasi...

Selengkapnya

Nasdem Kurang Meyakinkan, Emil Kasak-kusuk ke Independen

BANDUNG, FOKUSJABAR.COM :  Langkah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar memang tengah menjadi sorotan, bahkan dikabarkan Emil sapaan akrab Wali Kota...

Selengkapnya

Netty Tanggapi Santai Wacana Politik Dinasti Aher

CIREBON, FOKUSJabar.com : Ketua P2TP2A Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan menanggapi santai kabar mengenai politik dinasti dari Gubernur Jabar yang juga suaminya...

Selengkapnya

Pemerintah Tegaskan 27 Maret Bukan Hari Cuti Bersama

JAKARTA, FOKUSJabar.com: Netizen kini tengah diributkan tentang cuti bersama pada tanggal 27 Maret 2017 mendatang. Hari dimana tanggal tersebut merupakan tanggal yang...

Selengkapnya