Wajib Pajak di Majalengka Lebih Rendah dari Kuningan - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Jumat, 28 April 2017
Search
Ilustrasi

Wajib Pajak di Majalengka Lebih Rendah dari Kuningan




MAJALENGKA, FOKUSJabar.com : Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan, program tax amnesty di Kabupaten Majalengka dari tahap I – III membukukan nilai tebus pengungkapan harta senilai Rp4,5 milyar dengan jumlah 303 Wajib Pajak (WP) yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH).
Namun, nominal tebusan yang disetorkan ternyata mencapai Rp9,4 milyar. Itu berarti ada Rp4,9 milyar SPHnya belum diserahkan.
Persoalan itu terungkap saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pemkab Majalengka dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat II di Gedung Yudha Abdi Karya, Senin (20/3/2017) bersama para pejabat eselon II dan III yang dipimpin langsung Bupati Majalengka, H. Sutrisno.
Kepala KPP Pratama Kuningan, Eko Hadiyanto mengatakan, pihaknya membawahi pajak di Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Saat ini, keikutsertaan program Tax Amnesty di Majalengka dibawah Kuningan yang membukukan nilai tebusan sebesar Rp17,1 milyar dari 391 WP yang menyerahkan SPH.
“ Kalau total tebusannya mencapai Rp18,2 milyar di atas Majalengka,” katanya.
Dengan gambaran semacam itu, menunjukan bahwa orang Kuningan lebih kaya dibanding orang Majalengka. Atau setidaknya WP Kabupaten Kuningan dianggap lebih patuh membayar pajak dari WP Kabupaten Majalengka.
Kondisi ini sangat ironis karena selama ini regular setoran pajak dari WP Kabupaten Majalengka berkontribusi mencapai 60 persen perolehan pajak KPP Pratama Kuningan setiap tahunnya.
“ Ini artinya masih banyak masyarakat Majalengka yang belum berpartisipasi mengikuti dan melaporkan hartanya pada program Tax Amnesty yang diberlakukan saat ini,” tegasnya.
Melihat realitas itu, Bupati Majalengka H.Sutrisno mengimbau kepada para pejabat maupun WP lainnya untuk segera mengikuti dan bekerjasama dengan KP2KP serta perbankan untuk segera turun ke lapangan lebih intensif agar mengikuti program tersebut.
“ Upaya ini akan menjadi wujud perlindungan agar masyarakat terhindar dari resiko pengenaan sanksi,” katanya.
Sutrisno menambahkan, program pengampunan pajak atau tax amnesty saat ini telah memasuki tahap III dengan tarif tebusan sebesar 5 persen. Periode ini akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang.
“ Program ini akan mempercepat pertumbuhan dan rekstrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, peningkatkan investasi, meningkatkan penerimaan pajak dan lain-lain,” jelasnya.
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka, Irnayanti Heryani menambahkan, program Tax Amnesty untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.
Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini guna meningkatkan pendapatan negara yang nantinya dipergunakan untuk meningkatkan roda perekonomian, beragam pembangunan dan kepentingan rakyat.
Menurut dia, kendati UU Tax Amnesty gencar dilakukan, namun banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya peraturan perundang-undangan tersebut.
Dia berharap, warga masyarakat WP dapat membuat pernyataan bersedia melaporkan seluruh kekayaannya. Baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha atau tidak dalam SPT Tahunan PPh terakhir.
Terbaru, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sekarang ini bisa melihat rekening setiap nasabah yang menyimpan hartanya di bank.
“ Sekadar contoh, saat ini kan banyak masyarakat yang menerima gaji menggunakan jasa bank. Baik itu kartu kredit, id card, ATM, tabungan, deposito dll. Semua itu harus dilaporkan dalam SPT tahun PPh terakhir,” katanya.
Jika harta itu tidak dilaporkan, bisa diketahui dan dianggap daftar penghasilan pada tahun yang lalu atau saat ditemukan.
” Nah kalau dilaporkan itu terkena tarif tebusan dan presentasinya beragam. Kalau untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta hingga Rp10 milyar nilai tebusannya 0,5 persen. Tapi kalau UMKM dengan deklarasi nilai harta diatas Rp 10 milyar sebesar 2 persen. Ketentuan ini berlaku 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 mendatang,” paparnya.
Menurut dia, tarif tebusan sendiri beraneka ragam tergantung menanamkan harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan.
” Kalau Repartasi atau Deklarasi dalam negeri itu tebusan pajaknya berkisar 2%,3 persen dan 5 persen. Sedangkan deklarasi luar negeri mencapai 4 persen, 6 persen dan 10 persen,” tuturnya.
(Adim/Bam’s)


TAG


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

Pemprov Jabar Teken NPHD Pilgub Jabar 2018, Dana Rp1,687 Trilyun Dikucurkan

BANDUNG , FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 sebesar Rp1,687 trilyun melalui penandatanganan Naskah...

Selengkapnya

Manfaat ASI bagi Ibu dan Bayi

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Tak sedikit seorang ibu ogah menyusui bayinya sendiri. Mereka lebih memilih memberikan susu botol ketimbang memberikan Air Susu Ibu (ASI)...

Selengkapnya

Memperingati Hari Jadi Kabupaten ke-376, Angkot Soreang-Banjaran Hari ini Gratis!

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ada kabar gembira nih buat masyarakat atau para pengguna angkotan kota khususnya yang tinggal di daerah Kabupaten Bandung. Pasalnya, hari ini...

Selengkapnya

Ibu-ibu PAUD Siap Sosialisasikan Anjar Asmara

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Salah satu kelompok Ibu-Ibu yang telah melakukan silaturahmi dengan Kawan Anjar Asmara (AA), yaitu pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)...

Selengkapnya

Gempa 7 SR Guncang Gedung Sate Pagi Ini

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Gempa berkekuatan 7 SR mengguncang Gedung Sate Kota Bandung, ratusan PNS Pemprov Jabar berhamburan keluar gedung. Sejumlah PNS terluka dan...

Selengkapnya

Polisi Buru Penghubung PJTKI Ilegal Purwakarta Hingga ke Malaysia

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Saat ini Tim Ditreskrimum Polda Jabar, tengah memburu satu orang penghubung yang bekerja di PJTKI Ilegal asal Purwakarta. “Setelah...

Selengkapnya

Tiga Remaja Tewas Akibat Kebakaran di Pasir Jambu Kabupaten Bandung

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Tiga orang remaja dinyatakn tewas akibat terjebak di dalam rumah saat terjadi kebakaran di Kampung Bojong Resmi, Desa Cukang Genteng, Kecamatan...

Selengkapnya
Anies : Pilkada Bukan Soal Nomor Urut

Berikut Beberapa Aturan Ahok yang Akan Dicabut Anies-Sandi

JAKARTA, FOKUSJabar.com: Seperti diketahui paslon Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Selangkah lagi Anies-Sandi akan memimpin Jakarta...

Selengkapnya

Rumah Janda Tua di Pakenjeng Ambruk Akibat Gempa

GARUT, FOKUSJabar.com : Satu unit rumah di Kampung Tangsi, RW07, Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, bagian atapnya roboh akibat gempa bumi berkekuatan...

Selengkapnya

Ahmad Bajuri Sang Inisiator Konvensi Pilkada 2018

GARUT, FOKUSJabar.com : Konvensi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digagas Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Garut mendapat respon positif...

Selengkapnya