Deddy Mizwar Dorong Warga Jawa Barat Ikuti Amnesti Pajak

0
158

KOTA BEKASI, FOKUSJabar.com: Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membuka acara sosialisasi Amnesti Pajak atau Tax Amnesty untuk wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Kota Bekasi. Sosialisasi ini digelar di Hotel Harris, Summarecon, Kota Bekasi, Rabu (24/8/16).

Sosialisasi Tax Amnesty di Kota Bekasi.
Sosialisasi Tax Amnesty di Kota Bekasi.

Pada kesempatan tersebut, Deddy Mizwar mendorong warga di seluruh Jawa Barat melalui KPP di seluruh Jawa Barat agar ikut terlibat dalam program penghapusan pajak ini. Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

“Jadi kita mendorong baik itu pribadi maupun perusahaan untuk memanfaatkan Amnesti Pajak ini sebesar-besarnya,” ungkap Deddy dalam konferensi pers usai membuka acara sosialisasi.

Dikatakan Deddy sudah ada ancaman juga dari pusat bahwa kalau Tax Amnesty ini tidak tercapai ada Rp68 Triliun,dan yang ada akan dibagi ke seluruh daerah berupa dana transfer akan dipotong sebesar 20 persen. “Nah, ini berpengaruh pada pembangunan di daerah,” lanjut Deddy.

Untuk itu, Deddy menghimbau seluruh masyarakat – baik pribadi, perusahaan ataupun mereka yang telah menjadi Wajib Pajak (WP) untuk segera mengungkap harta kekayaan yang dimiliki atau “deklarasi” melalui Amnesti Pajak ini.
Program tersebut hanya berlaku sampai 31 Maret 2017, dengan cara menyampaikannya ke KPP tempat WP terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu bagi WNI yang memiliki harta di luar negeri melalui “repatriasi” atau pengalihan ke dalam negeri.

Ada enam keuntungan yang akan diperoleh oleh WP apabila mengikuti Amnesti Pajak, yaitu (1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang; (2) Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana; (3) Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan; (4) Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan; (5) Jaminan rahasia, karena data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun, serta; (6) Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

“Saatnya sekarang, tidak hanya untuk Jawa Barat tapi setiap Warga Negara Indonesia yang belum melaporkan harta yang dimiliki, laporkanlah sebagai bentuk kontribusi, nasionalisme – pembangunan Indonesia yang kita cintai ini. Ini kesempatan!” jelas Deddy.
(Deni Hamdani)

There are no comments yet