Dedi Mulyadi: Harus Ada Regulasi Mengarah Pada Sistem Pembangunan Berbasis Produk

0
64
Dedi Mulyadi

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti administrasi pemerintahan yang kurang efektif.

Menurut dia , administrasi pemerintahan saat ini telah melahirkan pemerintahan berbiaya tinggi untuk membiayai aparatur negara. Baik itu eksekutif maupun legislatif.

“Itu tidak efektif dalam sistem pembangunan yang mengejar kecepatan. Saat ini aspek itu yang menjadi tolak ukur dalam membangun kinerja-kinerja birokrasi,” kata Dedi di Bandung, Kamis (4/8/2016).

Dia mencontohkan anggota dewan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya dengan kunjungan kerja, bahkan cenderung diada-adakan yang penting anggaran terserap.

“Misalnya per orang Rp2 juta, tetapi harus bayar tiket pesawat, bayar hotel. Belum tenaga pendamping, berapa honorariumnya?. Aspek itu yang harus segera dibenahi,” tegas dia.

“Kita sudah beberapa kali kirim surat ke Mendagri agar segera dibenahi. Misalnya dibuat sistem baru yang lebih efektif,” tuturnya.

Dia mengumpamakan peningkatan gaji pokok agar tidak ada kunjungan kerja atau cukup melihat di internet. Dengan begitu dewan fokus bekerja di Gedung DPR.

Kemudian kaitannya dengan pekerjaan administratif legislatif seperti Perda, itu harus lebih cepat dan tidak muter-muter seperti saat ini.

Selain itu, di birokrasi yang perencanaan pembangunannya berpatokan pada sistem perencanaan kemudian penyerapan harus dibenahi.

Mereka pun cenderung tidak mau mengambil pekerjaan berisiko karena takut pemeriksaan setelahnya, atau takut pekerjaannya gagal itu harus dibenahi.

“Karena takut, akhirnya mereka mendesain pekerjaan administrasi yang cukup di spj kan lewat snak, seminar dan honorarium pembicara. Lalu manfaatnya buat rakyat apa?” kata Dedi.

Padahal rakyat itu menghendaki pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, listrik hingga rumah rakyat. Menurut dia, hak itu bisa dikerjakan dalam lima tahun jika manajerial perencanaan pembangunan, susunan anggaran dan manajerial pengelolaan aplikasi anggarannya dibuat sederhana.

“Jadi, harus ada regulasi yang merubah Perpres yang mengatur tentang pengelolaan anggaran. Anggaran harus berbasis produk, saat ini masih berbasis kinerja. Konsepsi auditnya bukan lagi input dan output, tetapi output dan benefit,” jelas dia.

Sehingga audit nanti meneliti dan menilai digit anggaran itu pada manfaatnya bagi rakyat.

Saat ini, kalaupun dalam kunjungan kerja itu dari sisi administratifnya benar, tapi manfaatnya buat rakyat apa. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai indek ekonomi.

“Saya ingin kinerja pemerintah itu ke sana kalau ingin percepatan,” tegas Dedi.

(LIN)

There are no comments yet