Dedi Mulyadi: Harus Ada Regulasi Mengarah Pada Sistem Pembangunan Berbasis Produk - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Kamis, 22 Juni 2017
Search
Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi: Harus Ada Regulasi Mengarah Pada Sistem Pembangunan Berbasis Produk




BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti administrasi pemerintahan yang kurang efektif.

Menurut dia , administrasi pemerintahan saat ini telah melahirkan pemerintahan berbiaya tinggi untuk membiayai aparatur negara. Baik itu eksekutif maupun legislatif.

“Itu tidak efektif dalam sistem pembangunan yang mengejar kecepatan. Saat ini aspek itu yang menjadi tolak ukur dalam membangun kinerja-kinerja birokrasi,” kata Dedi di Bandung, Kamis (4/8/2016).

Dia mencontohkan anggota dewan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya dengan kunjungan kerja, bahkan cenderung diada-adakan yang penting anggaran terserap.

“Misalnya per orang Rp2 juta, tetapi harus bayar tiket pesawat, bayar hotel. Belum tenaga pendamping, berapa honorariumnya?. Aspek itu yang harus segera dibenahi,” tegas dia.

“Kita sudah beberapa kali kirim surat ke Mendagri agar segera dibenahi. Misalnya dibuat sistem baru yang lebih efektif,” tuturnya.




Dia mengumpamakan peningkatan gaji pokok agar tidak ada kunjungan kerja atau cukup melihat di internet. Dengan begitu dewan fokus bekerja di Gedung DPR.

Kemudian kaitannya dengan pekerjaan administratif legislatif seperti Perda, itu harus lebih cepat dan tidak muter-muter seperti saat ini.

Selain itu, di birokrasi yang perencanaan pembangunannya berpatokan pada sistem perencanaan kemudian penyerapan harus dibenahi.

Mereka pun cenderung tidak mau mengambil pekerjaan berisiko karena takut pemeriksaan setelahnya, atau takut pekerjaannya gagal itu harus dibenahi.

“Karena takut, akhirnya mereka mendesain pekerjaan administrasi yang cukup di spj kan lewat snak, seminar dan honorarium pembicara. Lalu manfaatnya buat rakyat apa?” kata Dedi.

Padahal rakyat itu menghendaki pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, listrik hingga rumah rakyat. Menurut dia, hak itu bisa dikerjakan dalam lima tahun jika manajerial perencanaan pembangunan, susunan anggaran dan manajerial pengelolaan aplikasi anggarannya dibuat sederhana.

“Jadi, harus ada regulasi yang merubah Perpres yang mengatur tentang pengelolaan anggaran. Anggaran harus berbasis produk, saat ini masih berbasis kinerja. Konsepsi auditnya bukan lagi input dan output, tetapi output dan benefit,” jelas dia.

Sehingga audit nanti meneliti dan menilai digit anggaran itu pada manfaatnya bagi rakyat.

Saat ini, kalaupun dalam kunjungan kerja itu dari sisi administratifnya benar, tapi manfaatnya buat rakyat apa. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai indek ekonomi.

“Saya ingin kinerja pemerintah itu ke sana kalau ingin percepatan,” tegas Dedi.

(LIN)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

H-3, Kepadatan Jalur Selatan Meningkat 40 Persen

GARUT, FOKUSJabar.com : Suasana arus mudik Jalur Selatan Jabar, di Jalan Raya Limbangan, Malangbong menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah hingga H-3 terpantau padat....

Selengkapnya

Baliho Balon Bupati Garut Bikin “ Sareukseuk “ Alun-alun Cibatu

GARUT, FOKUSJabar.com : Sejumlah ruas jalan utama, tempat-tempat strategis serta Alun-alun dipenuhi baliho Bakal Calon (Balon) Bupati Garut dan spanduk bertuliskan...

Selengkapnya

Pemprov Jabar-PT Jabar Bersih Lestari Tandatangani Kontrak Pembangunan TPPAS Luna

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Jabar Bersih Lestari menandatangani kontrak bersama untuk pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan...

Selengkapnya

Hari Ini Lonjakan Volume Kendaraan Terjadi di Jalur Nagreg

GARUT, FOKUSJabar.com : Lonjakan kendaraan pemudik yang melintas melalui jalan Nagreg lewat Garut mulai terlihat memasuki H-4 hari raya Idul Fitri 1438 H. Terpantau dari...

Selengkapnya

Terlalu!! Hingga H-4 Lebaran, Ada 7 Perusahaan di Jabar Belum Bayar THR

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Empat hari jelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menyebut masih ada sejumlah perusahaan ‎di tujuh...

Selengkapnya

Selamat Ulang Tahun ke-56 Pak Presiden Jokowi

JAKARTA, FOKUSJabar.com: Tepat pada tanggal 21 Juni 2017 yang jatuh pada hari ini, Presiden Joko Widodo berulang tahun yang ke-56. Seperti dikutip dari Detik, putra...

Selengkapnya

Operasi Ramadniya 2017 di Jabar Libatkan 36 Ribu Personel

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ramadniya 2017 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung,...

Selengkapnya

Ketua DPD Hanura Jabar Bantah Isu Pemberhentiannya

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat R Fitrun Fitriansyah menegaskan bahwa sampai hari ini Senin (19/6/2017) masih sebagai Ketua DPD Hanura Jabar...

Selengkapnya
Gas 3 Kg Langka, Dewan Curigai Ada Permainan Spekulan

Harga Gas 3 Kg Meroket, di Garut Selatan Ada Warga Gunakan Kayu Bakar?

GARUT, FOKUSJabar.com : Memasuki lima hari menjelang Idul Fitri 1438 H, harga jual eceran gas bersubsidi di wilayah Selatan Kabupaten Garut meroket. ” Harga di...

Selengkapnya
Bandara Internasional Kertajati Beroperasi, Husain Sastranegara Ditutup

Topang Listrik BIJB, PLN Siapkan 15 Mega Volt Ampere

MAJALENGKA, FOKUSJabar.com: PLN akan menyiapkan 15 Mega Volt Ampere (MVA) untuk menopang listrik di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, Kabupaten...

Selengkapnya