Dedi Mulyadi: Harus Ada Regulasi Mengarah Pada Sistem Pembangunan Berbasis Produk - Fokus Jabar - Portal Berita Jawa Barat
Sabtu, 29 April 2017
Search
Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi: Harus Ada Regulasi Mengarah Pada Sistem Pembangunan Berbasis Produk




BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti administrasi pemerintahan yang kurang efektif.

Menurut dia , administrasi pemerintahan saat ini telah melahirkan pemerintahan berbiaya tinggi untuk membiayai aparatur negara. Baik itu eksekutif maupun legislatif.

“Itu tidak efektif dalam sistem pembangunan yang mengejar kecepatan. Saat ini aspek itu yang menjadi tolak ukur dalam membangun kinerja-kinerja birokrasi,” kata Dedi di Bandung, Kamis (4/8/2016).

Dia mencontohkan anggota dewan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya dengan kunjungan kerja, bahkan cenderung diada-adakan yang penting anggaran terserap.

“Misalnya per orang Rp2 juta, tetapi harus bayar tiket pesawat, bayar hotel. Belum tenaga pendamping, berapa honorariumnya?. Aspek itu yang harus segera dibenahi,” tegas dia.

“Kita sudah beberapa kali kirim surat ke Mendagri agar segera dibenahi. Misalnya dibuat sistem baru yang lebih efektif,” tuturnya.




Dia mengumpamakan peningkatan gaji pokok agar tidak ada kunjungan kerja atau cukup melihat di internet. Dengan begitu dewan fokus bekerja di Gedung DPR.

Kemudian kaitannya dengan pekerjaan administratif legislatif seperti Perda, itu harus lebih cepat dan tidak muter-muter seperti saat ini.

Selain itu, di birokrasi yang perencanaan pembangunannya berpatokan pada sistem perencanaan kemudian penyerapan harus dibenahi.

Mereka pun cenderung tidak mau mengambil pekerjaan berisiko karena takut pemeriksaan setelahnya, atau takut pekerjaannya gagal itu harus dibenahi.

“Karena takut, akhirnya mereka mendesain pekerjaan administrasi yang cukup di spj kan lewat snak, seminar dan honorarium pembicara. Lalu manfaatnya buat rakyat apa?” kata Dedi.

Padahal rakyat itu menghendaki pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, listrik hingga rumah rakyat. Menurut dia, hak itu bisa dikerjakan dalam lima tahun jika manajerial perencanaan pembangunan, susunan anggaran dan manajerial pengelolaan aplikasi anggarannya dibuat sederhana.

“Jadi, harus ada regulasi yang merubah Perpres yang mengatur tentang pengelolaan anggaran. Anggaran harus berbasis produk, saat ini masih berbasis kinerja. Konsepsi auditnya bukan lagi input dan output, tetapi output dan benefit,” jelas dia.

Sehingga audit nanti meneliti dan menilai digit anggaran itu pada manfaatnya bagi rakyat.

Saat ini, kalaupun dalam kunjungan kerja itu dari sisi administratifnya benar, tapi manfaatnya buat rakyat apa. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai indek ekonomi.

“Saya ingin kinerja pemerintah itu ke sana kalau ingin percepatan,” tegas Dedi.

(LIN)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Berita Pilihan Redaksi

Peduli Olahraga, Aher Terima Penghargaan dari Siwo PWI Pusat

JAKARTA,FOKUSJabar.com: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sukes menggelar berbagai event olahraga baik nasional maupun internasional di Jawa Barat. Puncaknya,...

Selengkapnya

Musisi Internasional Akan Meriahkan ‘The 9th Internasional Kampoeng Jazz’ Sore Ini

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Buat kamu yang bingung mau kemana malam minggu ini, kamu bisa datang langsung ke acaranya The 9th Internasional Kampoeng Jazz yang...

Selengkapnya

Tahun Depan Dana Desa Naik dengan Empat Syarat

CIREBON, FOKUSJabar.com : Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat tahun...

Selengkapnya

Jelang Hari Buruh, Empat SSK Pasukan Brimob Disiagakan di Bogor dan Purwakarta

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Sebanyak empat Satuan setingkat Kompi (SSK) disiagakan Polda Jabar untuk menjaga keamanan menjelang Hari Buruh, 1 Mei mendatang, khususnya...

Selengkapnya

Kemenristek Dikti Gulirkan 1.000 Beasiswa Bagi Penyandang Disabilitas

GARUT,FOKUSJabar.com : Terkait presentasi jumlah disabilitas yang sudah terfasilitasi secara nasional baru sekitar 4 sampai 5 persen dari total populasi yang ada,...

Selengkapnya

Gubernur Jabar Raih Bawaslu Jabar Award 2017

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Gubernur Jawa Barat meraih penghargaan dalam Bawaslu Jabar Award 2017 merupakan refleksi atas partisipasi aktif lembaga, organisasi, dan...

Selengkapnya

Pemprov Jabar Teken NPHD Pilgub Jabar 2018, Dana Rp1,687 Trilyun Dikucurkan

BANDUNG , FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 sebesar Rp1,687 trilyun melalui penandatanganan Naskah...

Selengkapnya

Manfaat ASI bagi Ibu dan Bayi

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Tak sedikit seorang ibu ogah menyusui bayinya sendiri. Mereka lebih memilih memberikan susu botol ketimbang memberikan Air Susu Ibu (ASI)...

Selengkapnya

Memperingati Hari Jadi Kabupaten ke-376, Angkot Soreang-Banjaran Hari ini Gratis!

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ada kabar gembira nih buat masyarakat atau para pengguna angkotan kota khususnya yang tinggal di daerah Kabupaten Bandung. Pasalnya, hari ini...

Selengkapnya

Ibu-ibu PAUD Siap Sosialisasikan Anjar Asmara

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Salah satu kelompok Ibu-Ibu yang telah melakukan silaturahmi dengan Kawan Anjar Asmara (AA), yaitu pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)...

Selengkapnya