Komisi A, B dan C DPRD Garut Rekomendasikan Penghentian Sementara Revitalisasi Pasar Wanaraja

0
47

GARUT, FOKUSJabar.com: Karena dianggap revitalisasi Pasar Wanaraja, Kabupaten Garut bermasalah, sekelompok massa yang tergabung dalam Suara Putera Wanaraja, Rabu (27/7/2016) kemarin gelar audensi ketiga kalinya bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), BPN, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), Satpol PP, Disperindagpas, DPPKA bidang asset serta Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Garut.

Audensi tersebut diterima Ketua dan Sekretaris Komisi A, Ketua Komisi B, Dudeh Ruhiyat, serta Sekretaris Komisi C, Enan di ruang Sidang Paripurna DPRD Garut. Sementara BPMPT diwakili Nia Gania Karyana (Sekretaris), Kasi HTPT pada BPN, Harnida Darius.

DLHKP diwakili Kabid Tata Lingkungan, Yudi Wahyudin, Satpol PP, Mimin, Disperindagpas, Aminudin, DPPKA Bidang Aset, Ayi Rosyadi dan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Garut, Nurdin Yana.

Koordinator Suara Putera Wanaraja, Yudi Muhammad Aulia meminta revitalisasi Pasar Wanaraja dihentikan terlebih dulu sebelum proses perizinan serta legal status kepemilikan tanahnya diselesaikan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mesti peduli kepada korban meninggal dunia dan luka serius akibat tertimpa reruntuhan kios Pasar Wanaraja.

“ Sebelum ketiga tuntutan kami dipenuhi, sebaiknya revitalisasi Pasar Wanaraja dihentikan dulu,” pinta Yudi yang juga salah satu pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, Kamis (28/7/2016).

Sementara itu, berdasarkan keterangan/penjelasan  yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Komisi A, B, dan C melalui Sekretaris Komisi A, Dadang Sudrajat merekomendasikan agar pelaksanaan pembangunan Pasar Wanaraja dihentikan sebelum proses perizinan serta legal status kepemilikan tanah diselesaikan.

Komisi A, B dan C mendorong upaya penegakan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dalm revitalisasi Pasar Wanaraja serta mengusulkan pimpinan DPRD agar membuat nota pimpinan kepada Bupati untuk penghentian sementara.

(Bam’s)

 

There are no comments yet