Share This Post

Google1GoogleYahooBlogger

Logo-fokus-ginding

Portal berita digital ini berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Barat, dengan operasional teknis harian dilaksanakan oleh Koperasi PWI Jabar.

Berdiri sejak 1 November 2012, FOKUSJabar.com adalah kanal informasi di Jawa Barat yang Kritis, Positif dan Etis, seiring kehadiran sekitar 1.400 anggota PWI Jabar yang umumnya siap mengabarkan informasi terdepan dari seluruh pelosok.

FOKUSJabar.com hadir bukan sekedar dengan kuantitas personel tadi, namun juga bertekad memberikan informasi terkini seputar Jabar yang penting, relevan dan bermanfaat.

Juga,akan menyajikan pelbagai informasi ringan yang beda, kreatif, dan mencerahkan guna menyeimbangkan kebutuhan informasi netizen (internet citizen).

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jabar juga diproyeksikan akan memiliki netizen paling banyak.

Karena itulah, jejaring informasi yang terluas, terbesar namun bertanggungjawab menjadi pijakan FOKUSJabar.com. Hari ini, esok dan selamanya.

KPUD Garut ‘Ngutang’ Rp577 Juta Kepada Negara

Oleh : Deni Rinjani

GARUT, FOKUSJabar.com : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut belum kembalikan dana hibah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2008 ke Daerah sebesar Rp577 juta.

Salah seorang anggota MAPAG (Masyarakat Peduli Anggaran Garut), Haryono (Foto: Deni Rinjani)

Salah seorang anggota MAPAG (Masyarakat Peduli Anggaran Garut), Haryono
(Foto: Deni Rinjani)

 

Demikian disampikan oleh Anggota MAPAG (Masyarakat Peduli Anggaran Garut), Haryono dalam sambungan telpon, Kamis (21/3).

Menurutnya, dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI pada tanggal 9 mei tahun 2009, dana untuk putaran satu sebesar Rp19 milyar terdapat saldo Rp461 juta, sedangkan putaran ke dua sebesar Rp9 milyar sisanya Rp115 juta.

“Jika di totalkan, sisa dana sisa ada sekitar Rp577 juta. Dan sampai sekarang belum ada laporannya. KPUD Kabupaten Garut tidak transparan,” ujarnya

Dia menegaskan, KPUD pun harus independen, tidak terintervensi pihak lain. Karena, hal itu sebagai patokan masyarakat menilai kinerja KPUD.

“Adanya dugaan kecurangan Pilkada, seperti calon baik bupati atau legislatif yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, kalau begini terus maka Garut tidak akan menemukan pemimpin yang amanah dan jujur,” pungkasnya (JAT)